Jokowi Larang Menteri Bicara Perpanjangan Masa Jabatan Presiden, Puan Bilang Begini

JAKARTA, iNews.id - Presiden Joko Widodo telah melarang menterinya untuk membuat polemik di masyarakat terkait wacana penundaan pemilu atau perpanjangan masa jabatan Presiden. Seluruh menteri diharap mematuhi imbauan tersebut. Ketua DPR Puan Mahahari langsung memberikan respons.

Puan mengimbau kepada para menteri untuk mengikuti arahan Presiden.  “Kami tentu berharap para menteri mengikuti perintah Presiden, sehingga bisa lebih fokus membantu Presiden mengatasi berbagai persoalan bangsa, khususnya kenaikan berbagai harga komoditas yang memberatkan rakyat saat ini,” kata Puan, Rabu (6/4/2022). 

Baca Juga

Presiden Salurkan Bantuan Beras untuk Warga Banyumas di Gudang Bulog Klahang

Dia mengatakan bahwa bahwa wacana tersebut tidak terlalu penting kalau dibandingkan dengan topik pemulihan ekonomi.

“Kalau ada yang beralasan wacana tersebut sah dalam negara demokrasi, saya pikir topik tentang pemulihan ekonomi rakyat sekarang ini lebih penting untuk dibicarakan di ruang publik,”ujar Puan. 

Dia menjelaskan, yang dibutuhkan rakyat saat ini bukanlah perbicangan penundaan pemilu atau perpanjangan presiden. 

Baca Juga

75 Persen Masyarakat tak Setuju Politik Dinasti

“Tapi bagaimana harga-harga sembako tidak melonjak, dan juga mudah didapatkan. Terlebih di masa-masa jelang hari raya sekarang ini,” ujarnya.

Menurut Puan, ketika pemerintah lewat para menterinya terus mendengungkan wacana penundaan pemilu atau perpanjangan masa jabatan presiden, hal tersebut justru akan mengurangi kepercayaan publik terhadap pemerintah. 

“Kalau kepercayaan terhadap pemerintah menurun, justru seluruh elemen bangsa yang merugi,”katanya.

Editor : Elde Joyosemito