Pemerintah Lanjutkan Revitalisasi Sekolah 2026, Anggaran Rp14 Triliun Disiapkan
PURWOKERTO, iNewsPurwokerto.id - Pemerintah bakal melanjutkan program revitalisasi dan digitalisasi satuan pendidikan pada 2026 sebagai upaya meningkatkan mutu pembelajaran secara merata di seluruh Indonesia.
Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu’ti mengingatkan kepada sekolah-sekolah yang telah menerima bantuan revitalisasi dan papan interaktif digital pada 2025 untuk dimanfaatkan secara optimal. “Selamat kepada sekolah penerima bantuan. Kami berharap sarana yang ada dapat digunakan sebaik-baiknya untuk meningkatkan mutu pendidikan,” ujarnyasaat peresmian revitalisasi satuan pendidikan se-Kabupaten Banyumas di Pendopo Si Panji, Sabtu (25/4/2026).
Ia mengapresiasi sekolah-sekolah yang telah menerima bantuan revitalisasi dan papan interaktif digital pada 2025, sekaligus mengingatkan agar fasilitas tersebut dimanfaatkan secara optimal. “Selamat kepada sekolah penerima bantuan. Kami berharap sarana yang ada dapat digunakan sebaik-baiknya untuk meningkatkan mutu pendidikan,” ujarnya.
Menurut Abdul Mu’ti, program revitalisasi merupakan bagian dari prioritas pemerintah dalam menghadirkan pendidikan berkualitas bagi seluruh masyarakat. Program ini juga diarahkan untuk memperkuat proses pembelajaran melalui pemanfaatan teknologi digital.
Pemerintah telah menyiapkan anggaran sebesar Rp14 triliun untuk program revitalisasi pada 2026 yang akan menjangkau 11.744 satuan pendidikan di berbagai wilayah. Selain itu, pemerintah juga mengusulkan tambahan anggaran untuk memperluas cakupan program hingga menyentuh sekitar 60 ribu satuan pendidikan. “Jika disetujui, total sekolah yang direvitalisasi dapat mencapai lebih dari 70 ribu,” katanya.
Dalam mendukung digitalisasi pembelajaran, pemerintah berencana menambah perangkat interactive flat panel (IFP) menjadi dua hingga tiga unit di setiap satuan pendidikan. Perangkat ini berupa layar sentuh beresolusi tinggi (4K) yang berfungsi sebagai papan tulis digital sekaligus media pembelajaran interaktif di kelas modern.
Selain penguatan sarana, pemerintah juga meningkatkan jangkauan Program Indonesia Pintar (PIP). Pada 2026, jumlah penerima ditargetkan mencapai sekitar 19,6 juta siswa dari jenjang SD hingga SMA. Untuk pertama kalinya, bantuan tersebut juga akan diberikan kepada sekitar 888 ribu siswa taman kanak-kanak.
Pemerintah turut menaikkan insentif guru honorer dari Rp300 ribu menjadi Rp400 ribu per bulan yang disalurkan langsung kepada penerima sebagai bagian dari upaya meningkatkan kesejahteraan tenaga pendidik.
Abdul Mu’ti menegaskan bahwa kebijakan tersebut mencerminkan komitmen pemerintah dalam memperkuat layanan pendidikan sekaligus membantah anggapan adanya pengurangan anggaran pendidikan.
“Anggaran pendidikan tidak dikurangi, justru ditingkatkan untuk mendukung program prioritas dan penguatan karakter peserta didik,” tegasnya.
Ia juga menekankan pentingnya membangun budaya sekolah yang aman, sehat, bersih, dan nyaman melalui pendekatan humanis dan partisipatif. Selain itu, ia mengingatkan dampak negatif penggunaan teknologi digital secara berlebihan pada anak, seperti penurunan konsentrasi hingga meningkatnya risiko gangguan kesehatan mental.
Karena itu, pemerintah mendorong pembatasan penggunaan media sosial bagi anak di bawah usia 16 tahun serta penguatan literasi digital di lingkungan pendidikan.
Lebih lanjut, ia menyebut peningkatan mutu pendidikan tidak hanya bertumpu pada penyediaan sarana dan prasarana, tetapi juga pada penguatan karakter serta penerapan pembelajaran mendalam (deep learning).
Usai acara, Abdul Mu’ti menyampaikan bahwa prioritas revitalisasi pada 2026 akan difokuskan pada sekolah terdampak bencana, wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T), serta sekolah dengan kondisi rusak berat. Saat ini, pemerintah masih menunggu persetujuan dari Kementerian Keuangan Republik Indonesia terkait tambahan anggaran untuk memperluas program tersebut.
Sementara itu, Pelaksana Tugas Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas, Amrin Ma’ruf, menyampaikan pihaknya telah mengusulkan 140 satuan pendidikan melalui skema reguler berbasis Data Pokok Pendidikan (Dapodik).
Selain itu, Banyumas juga memperoleh alokasi revitalisasi untuk 12 satuan pendidikan terdampak bencana, yang sebagian telah memasuki tahap perjanjian kerja sama dan mulai dibangun pada tahun ini.
Ia menyebutkan total kebutuhan perbaikan di Banyumas mencapai sekitar 165 satuan pendidikan dengan kondisi rusak sedang hingga berat, terutama pada jenjang SD dan SMP.
“Untuk program revitalisasi 2025 yang telah diresmikan, terdapat 13 satuan pendidikan terdiri atas enam SD dan tujuh SMP,” ujarnya.
Di sisi lain, seluruh satuan pendidikan di Banyumas, baik negeri maupun swasta dari jenjang TK hingga SMP, telah menerima bantuan perangkat digital berupa IFP, masing-masing satu unit lengkap dengan sarana pendukung pembelajaran.
Amrin merinci, distribusi perangkat tersebut mencakup 806 SD dan 169 SMP di Banyumas yang seluruhnya telah tersalurkan guna mendukung transformasi pembelajaran berbasis digital.
Editor: EldeJoyosemito