Fraksi PKS DPRD Banyumas Soroti Kenaikan Harga Pertamax, Khawatir Berdampak pada UMKM dan Daya Beli

PURWOKERTO, iNewsPurwokerto.id - Fraksi PKS DPRD Banyumas menyoroti kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) nonsubsidi jenis Pertamax yang diberlakukan PT Pertamina Patra Niaga mulai 10 Juni 2026. Kenaikan harga dari Rp12.300 menjadi Rp16.250 per liter dinilai berpotensi memicu efek berantai terhadap berbagai sektor ekonomi masyarakat.

Ketua Fraksi PKS DPRD Banyumas, Dedi Supriyanto, mengatakan kenaikan sebesar Rp3.950 per liter atau sekitar 32,1 persen tersebut perlu mendapat perhatian serius karena dapat berdampak pada biaya transportasi, distribusi barang, hingga operasional pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

Baca Juga

DPRD Purbalingga Apresiasi Kinerja PAD 2024 yang Lampaui Target

Menurutnya, BBM memiliki peran penting dalam mendukung aktivitas ekonomi. Karena itu, setiap kenaikan harga bahan bakar berpotensi memengaruhi berbagai aspek kehidupan masyarakat.

“Dampaknya tidak hanya dirasakan pengguna kendaraan pribadi, tetapi juga bisa berpengaruh terhadap biaya transportasi, harga kebutuhan pokok, hingga biaya operasional UMKM. Pada akhirnya masyarakat yang akan merasakan dampak terbesar,” kata Dedi.

Fraksi PKS menilai terdapat sejumlah dampak yang perlu diantisipasi menyusul kenaikan harga Pertamax. Meski harga BBM bersubsidi seperti Pertalite dan Biosolar tidak mengalami perubahan, kenaikan harga Pertamax dinilai dapat meningkatkan biaya operasional kendaraan yang menggunakan bahan bakar tersebut, termasuk sebagian kendaraan angkutan barang maupun jasa.

"Peningkatan biaya operasional itu berpotensi mendorong penyesuaian tarif angkutan dan biaya distribusi yang pada akhirnya dapat dibebankan kepada konsumen,"katanya.

PKS juga mengingatkan bahwa distribusi berbagai komoditas pangan di Banyumas masih sangat bergantung pada transportasi berbahan bakar minyak. Komoditas seperti beras, cabai, bawang, telur, hingga daging dapat terdampak apabila biaya distribusi meningkat.

Kondisi tersebut dikhawatirkan berkontribusi terhadap kenaikan harga di tingkat konsumen dan menekan daya beli masyarakat.

Pelaku UMKM disebut menjadi salah satu kelompok yang rentan terdampak. Berbagai sektor usaha seperti kuliner, katering, kerajinan, hingga jasa pengantaran sangat bergantung pada mobilitas dan distribusi.

Dengan margin keuntungan yang relatif terbatas, kenaikan biaya transportasi dan distribusi berpotensi menambah beban operasional para pelaku usaha kecil.

Fraksi PKS menilai kenaikan biaya transportasi dan distribusi dapat meningkatkan pengeluaran rumah tangga. Bagi masyarakat berpenghasilan tetap, termasuk pekerja dan buruh, kondisi tersebut berpotensi mengurangi kemampuan belanja untuk kebutuhan lainnya.

Sebagai respons terhadap kebijakan tersebut, Fraksi PKS DPRD Banyumas mengajukan sejumlah usulan kepada pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.

"Pertama, pemerintah didorong menyiapkan langkah mitigasi yang tepat sasaran bagi kelompok masyarakat yang paling terdampak, seperti buruh, pengemudi, dan pelaku UMKM mikro. Kedua, pemerintah daerah diminta tetap memprioritaskan program ketahanan pangan, pemberdayaan UMKM, serta perlindungan sosial guna menjaga daya beli masyarakat,"katanya.

Ketiga, lanjutnya, PKS mendorong penguatan kemandirian energi nasional melalui pengembangan energi baru dan terbarukan serta kebijakan energi yang lebih berpihak pada kepentingan masyarakat.

Dedi menegaskan Fraksi PKS DPRD Banyumas akan terus mengawal berbagai kebijakan yang berpengaruh langsung terhadap kondisi ekonomi warga. “Pemerintah perlu mengambil langkah antisipatif agar dampak kenaikan harga BBM tidak semakin membebani masyarakat. Negara harus hadir memberikan perlindungan kepada warga yang terdampak tekanan ekonomi,” ujarnya.

Editor : EldeJoyosemito