Pengamat Politik Unsoed Nilai Tuntutan Aksi ARB Terlalu Beragam, Bisa Lemahkan Daya Tawar

PURWOKERTO, iNewsPurwokerto.id – Pengamat politik lokal dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (Fisip) Universitas Jenderal Soedirman (Unsoed) Purwokerto, Ahmad Sabiq, menilai rencana aksi Aliansi Rakyat Banyumas (ARB) pada Rabu (28/10/2026) merupakan bentuk penyampaian sikap kritis sebagian masyarakat terhadap berbagai persoalan daerah yang membutuhkan respons dan solusi dari pemerintah.

Namun, ia mengingatkan agar aksi yang melibatkan berbagai kelompok kepentingan tersebut memiliki fokus tuntutan yang jelas. Terlalu banyak persoalan yang diangkat dalam satu gerakan, mulai dari layanan Universal Health Coverage (UHC), penertiban pedagang kaki lima (PKL), kebijakan parkir gratis hingga sengketa Kebondalem, berpotensi melemahkan daya tawar massa.

“Seharusnya ada isu atau tuntutan utama yang menjadi fokus perjuangan. Dengan begitu, ketika pemerintah daerah merespons, pembahasannya tidak sepotong-sepotong,” kata Ahmad Sabik, Minggu (25/10/2026).

Dosen Jurusan Ilmu Politik Fisip Unsoed itu menilai, beragamnya tuntutan yang dibawa masing-masing kelompok justru berisiko membuat aksi lebih terlihat sebagai ajang unjuk kekuatan massa atau show of force, sementara substansi perjuangan tidak tersampaikan secara optimal.

Menurut dia, efektivitas gerakan massa saat ini tidak cukup diukur dari jumlah orang yang turun ke jalan. Kekuatan sebuah gerakan juga ditentukan oleh ketajaman isu, relevansi tuntutan, serta dampaknya bagi kepentingan masyarakat luas.

“Sekarang gerakan massa itu efektif atau tidak bukan diukur dari banyaknya massa, tetapi seberapa kuat isu dan tuntutannya serta seberapa luas dampaknya bagi masyarakat. Tuntutan yang direspons pemerintah akan menuai simpati publik,” ujarnya.

Sabik juga mengingatkan agar aliansi tidak terjebak dalam pola perjuangan yang hanya menghasilkan penyelesaian parsial. Jika persoalan ditangani satu per satu tanpa kejelasan arah, sementara isu besar yang membutuhkan dukungan anggaran justru terabaikan, efektivitas aksi dalam mengawal aspirasi masyarakat patut dipertanyakan.

Karena itu, ia menyarankan ARB menyusun agenda bersama yang menjadi pijakan seluruh kelompok yang tergabung di dalamnya. Kesamaan arah perjuangan dinilai penting agar tekanan publik dapat menghasilkan kebijakan konkret, bukan sekadar memunculkan kegaduhan politik sesaat.

“Agar efektif, aliansi ini tidak boleh berjalan sendiri-sendiri. Mereka harus punya satu manifesto bersama, misalnya menuntut transparansi pemerintah dan bukti kerja nyata. Tanpa fokus yang tajam, aksi massa sebesar apa pun hanya akan menjadi kebisingan politik sesaat, bukan melahirkan kebijakan yang konkret,” katanya.

Selain menyoroti strategi gerakan massa, Sabik mengingatkan dampak persoalan lokal yang terus-menerus menjadi perbincangan di media sosial terhadap citra Banyumas. Menurut dia, kegaduhan yang tidak kunjung diselesaikan berpotensi memengaruhi persepsi pihak luar, termasuk investor, calon mahasiswa, dan wisatawan.

Ia menilai kepastian hukum, stabilitas daerah, dan kemampuan pemerintah menyelesaikan persoalan publik menjadi faktor penting dalam membangun kepercayaan masyarakat maupun pihak luar terhadap Banyumas.

“Untuk mencegah hilangnya kepercayaan publik luar, Pemkab Banyumas tidak boleh lagi bekerja layaknya pemadam kebakaran. Baru bertindak setelah viral,” ujarnya.

Sabik menyarankan Pemerintah Kabupaten Banyumas bersama DPRD segera mengambil peran aktif dalam penyelesaian berbagai persoalan yang menjadi sorotan masyarakat. Langkah tersebut perlu diwujudkan melalui penawaran solusi yang jelas, terbuka, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Di sisi lain, ia menilai kritik melalui media sosial maupun aksi turun ke jalan merupakan bentuk penyampaian aspirasi yang sah ketika saluran komunikasi formal tidak berjalan efektif.

Meski demikian, tekanan publik perlu diarahkan menjadi kekuatan negosiasi yang mampu mendorong pemerintah mengambil keputusan dan menjalankan penyelesaian secara terukur.

“Jika pemkab akhirnya membuka pintu negosiasi, aliansi warga harus sudah siap mengunci janji pemerintah dengan pakta integritas atau peta jalan penyelesaian yang memiliki tenggat waktu eksekusi yang jelas,” katanya.

ARB berencana menggelar aksi massa pada Rabu (28/10/2026), bertepatan dengan peringatan Hari Sumpah Pemuda. Aksi tersebut direncanakan berlangsung di Alun-alun Purwokerto, di sekitar kantor Bupati Banyumas.

Pada awalnya, ARB menjadikan pengaktifan kembali layanan UHC sebagai salah satu tuntutan utama. Namun, seiring berkembangnya konsolidasi dan dukungan dari berbagai kelompok, sejumlah persoalan lain turut masuk dalam agenda aksi.

Selain UHC, tuntutan yang mengemuka meliputi persoalan parkir, penertiban PKL, sengketa Kebondalem, pembangunan Masjid Seribu Bulan yang belum tuntas, pengelolaan aset daerah, penataan pedagang Pasar Wage, hingga penutupan PT IKN, produsen bata ringan atau hebel di Rawalo.

Untuk menghimpun dukungan masyarakat dan donasi, ARB juga membuka posko di kawasan kompleks Menara Teratai Purwokerto.

Editor: Elde Joyosemito