Tak Sekadar Dipahami, Nilai Kebangsaan Harus Diwujudnyatakan dalam Kehidupan Sehari-hari

BANYUMAS, iNewsPurwokerto.id – Nilai-nilai kebangsaan tidak cukup hanya dipahami dan dihafalkan, tetapi harus diwujudkan melalui tindakan nyata dalam kehidupan sehari-hari. Penerapan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD NRI) Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), dan Bhinneka Tunggal Ika perlu dimulai dari lingkungan terkecil, yakni keluarga, kemudian berkembang ke masyarakat dan ruang publik.

Pesan tersebut disampaikan akademisi Hanan Wiyoko dalam Sarasehan Kebangsaan MPR RI yang digelar di Desa Karanggude, Kecamatan Karanglewas. Dalam kegiatan itu, masyarakat diajak memahami bahwa empat pilar kebangsaan bukan sekadar konsep bernegara, melainkan pedoman untuk membangun kehidupan sosial yang adil, rukun, dan saling menghargai.

Hanan mengatakan, keberhasilan penerapan nilai kebangsaan dapat dilihat dari kondisi kehidupan masyarakat. Warga semestinya merasa aman, dihargai, dilibatkan dalam pengambilan keputusan, serta memperoleh kesempatan yang adil tanpa membedakan latar belakang.

Menurut dia, setiap pilar memiliki peran yang saling melengkapi. Pancasila menjadi pedoman nilai dan perilaku bersama, UUD NRI Tahun 1945 menjadi landasan konstitusional yang mengatur hak dan kewajiban warga negara, NKRI merupakan komitmen menjaga persatuan, sedangkan Bhinneka Tunggal Ika menjadi pedoman dalam menghormati keberagaman.

Penerapannya dapat dimulai dari kebiasaan sederhana. Dalam keluarga, misalnya, melalui sikap saling menghormati, membiasakan musyawarah, dan berbagi tanggung jawab. Sementara dalam kehidupan bermasyarakat, nilai tersebut dapat diwujudkan melalui gotong royong, menjaga keamanan lingkungan, serta membantu tetangga yang membutuhkan.

“Persatuan berarti tetap bekerja sama meski berbeda,” kata Hanan.

Ia juga mengingatkan bahwa kehidupan berbangsa dan bermasyarakat membutuhkan keseimbangan antara hak dan kewajiban. Setiap warga perlu menghormati hak orang lain, menaati aturan, menjaga fasilitas umum, serta menyampaikan aspirasi secara bertanggung jawab.

Untuk memberikan gambaran konkret, Hanan mengajak peserta berdiskusi melalui simulasi persoalan penggunaan dana kas warga. Dalam ilustrasi tersebut, masyarakat dihadapkan pada dua kebutuhan yang sama-sama mendesak, yakni memperbaiki jalan lingkungan atau memberikan bantuan kepada keluarga yang tertimpa musibah.

Menurut Hanan, persoalan semacam itu tidak seharusnya diselesaikan melalui kepentingan kelompok tertentu atau keputusan sepihak. Musyawarah harus menjadi jalan keluar dengan memberikan kesempatan kepada seluruh warga untuk menyampaikan pendapat.

Informasi mengenai kondisi keuangan, kebutuhan, dan tingkat urgensi masing-masing pilihan juga harus disampaikan secara terbuka. Keputusan yang dihasilkan perlu mempertimbangkan aspek keadilan, pembagian tanggung jawab, serta mekanisme evaluasi. Penggunaan dana pun harus dicatat dan dilaporkan agar dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.

“Di dalam satu keputusan warga, empat pilar dapat hadir sekaligus,” ujarnya.

Hanan menambahkan, semangat kebangsaan juga harus tercermin dalam sikap menghormati perbedaan suku, agama, bahasa, adat istiadat, maupun kondisi fisik. Karena itu, perempuan, pemuda, lansia, dan penyandang disabilitas perlu mendapatkan ruang yang sama untuk terlibat dalam kegiatan masyarakat.

Tidak kalah penting, nilai kebangsaan juga harus diterapkan di ruang digital. Masyarakat diingatkan untuk memeriksa kebenaran informasi sebelum membagikannya, serta menghindari penyebaran hoaks, ujaran kebencian, dan konten yang berpotensi memecah belah persatuan.

Sementara itu, Wakil Ketua Komisi XII DPR RI yang juga anggota MPR Sugeng Suparwoto mengajak perempuan dan generasi muda mengambil peran lebih besar dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat, pelestarian lingkungan, serta penguatan persatuan bangsa.

Dalam sarasehan tersebut, perhatian khusus diberikan kepada kelompok perempuan yang selama ini telah bergerak dalam berbagai kegiatan sosial dan lingkungan. Di antaranya kelompok wanita tani (KWT), pengelola bank sampah, serta kelompok pengepul minyak jelantah yang bermitra dengan instansi lingkungan hidup.

Sugeng menilai perempuan memiliki potensi besar untuk menjadi penggerak perubahan di tingkat desa. Peran perempuan tidak hanya terbatas dalam mengurus keluarga, tetapi juga dapat dikembangkan melalui kegiatan produktif yang memberikan manfaat ekonomi bagi rumah tangga dan lingkungan sekitarnya.

"Perempuan harus memiliki ruang untuk berkembang dan berdaya secara ekonomi. Bisa melalui pembentukan kelompok usaha, pelatihan menjahit, membuat roti, maupun kegiatan lain yang memiliki nilai ekonomi," ujarnya.

Ia mendorong pengembangan kelompok usaha berdasarkan potensi dan kebutuhan masyarakat setempat. Sejumlah bidang yang dapat dirintis antara lain usaha kuliner, menjahit, tata rias, katering, peternakan, hingga berbagai usaha mikro lainnya.

Selain keterampilan ekonomi, perempuan juga didorong membangun kelompok belajar untuk meningkatkan kapasitas diri, termasuk mempelajari bahasa asing seperti bahasa Inggris. Kemampuan tersebut diharapkan dapat memperluas wawasan sekaligus membuka peluang baru di tengah perkembangan zaman.

Sugeng juga menaruh perhatian terhadap peran perempuan dalam pendidikan dan kesehatan keluarga. Menurut dia, ibu memiliki posisi strategis dalam mendidik anak sejak usia dini sekaligus membantu meningkatkan kesejahteraan keluarga.

Karena itu, penguatan fasilitas pendidikan di tingkat desa, seperti pendidikan anak usia dini (PAUD), taman kanak-kanak (TK), dan taman pendidikan Al Quran (TPQ), perlu mendapat perhatian. Sejak periode pertama, berbagai bantuan telah disalurkan untuk mendukung kegiatan belajar, antara lain berupa alat pendidikan, buku bacaan, serta perbaikan fasilitas PAUD, TK, dan TPQ.

Di bidang kesehatan, penguatan kegiatan posyandu balita dan lansia juga menjadi perhatian. Dukungan berupa peralatan posyandu, perlengkapan medis, hingga bantuan makanan bergizi diharapkan dapat meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan masyarakat, terutama bagi kelompok rentan.

Pemberdayaan perempuan juga perlu ditunjang dengan kegiatan olahraga dan seni. Bantuan berupa seragam senam, seragam voli, perangkat pengeras suara, peralatan olahraga, hingga alat musik dan perlengkapan hadroh menjadi bagian dari upaya mendorong perempuan aktif dalam kegiatan sosial kemasyarakatan.

Dalam aspek lingkungan, Sugeng mengajak kelompok perempuan memperkuat pengelolaan sampah berbasis rumah tangga. Sampah organik dan anorganik perlu dipilah sejak dari sumbernya agar memiliki nilai manfaat. Sampah organik dapat diolah menjadi kompos, sedangkan sampah anorganik yang masih bernilai ekonomi dapat dimanfaatkan kembali atau dijual.

Menurut dia, kegiatan semacam ini tidak hanya membantu mengurangi persoalan sampah, tetapi juga membuka peluang ekonomi baru bagi masyarakat apabila dikelola secara berkelompok dan berkelanjutan.

Melalui sarasehan tersebut, penguatan nilai kebangsaan diharapkan tidak berhenti pada pemahaman terhadap empat pilar. Nilai persatuan, keadilan, gotong royong, musyawarah, dan penghormatan terhadap keberagaman perlu diterjemahkan menjadi kegiatan nyata yang manfaatnya dapat dirasakan masyarakat.

Editor: EldeJoyosemito