Usulan Pemakzulan Gibran Menguat, 120 Anggota DPR Teken Hak Menyatakan Pendapat

JAKARTA, iNewsPurwokerto.id – Wacana pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka memasuki babak baru. Sebanyak 120 anggota DPR RI dari delapan fraksi menyatakan dukungan untuk mengusulkan penggunaan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) terkait pemakzulan putra sulung Presiden ke-7 Joko Widodo tersebut.

Wakil Ketua DPR RI Saan Mustofa mengatakan, jumlah tersebut berdasarkan dokumen usulan yang telah ditandatangani oleh masing-masing anggota DPR.

Baca Juga

4 Fakta Elon Musk Bersitegang dengan Presiden Trump

“Berdasarkan penyampaian dari masing-masing pengusung, total yang mengusulkan untuk HMP ini berdasarkan yang ditandatangani adalah 120 orang,” ujar Saan.

Dukungan tersebut berasal dari delapan fraksi di DPR. Rinciannya, Fraksi PDI Perjuangan sebanyak 14 anggota, Golkar 13 anggota, NasDem 19 anggota, PKB 18 anggota, PKS 28 anggota, PAN satu anggota, Demokrat 18 anggota, dan Gerindra 11 anggota.

Anggota DPR dari Fraksi PDI Perjuangan, Dolfie Othniel Frederic Palit, mengatakan 14 legislator dari partainya turut mengusulkan penggunaan hak tersebut.

Menurut Dolfie, usulan itu didasarkan pada prinsip bahwa Indonesia merupakan negara hukum yang menjalankan kedaulatan rakyat. Karena itu, seluruh proses penyelenggaraan kekuasaan negara, termasuk pengisian jabatan presiden dan wakil presiden, harus berpedoman pada konstitusi dan peraturan perundang-undangan.

"Kami, Fraksi PDI Perjuangan, akan menyampaikan pertimbangan dan hal-hal yang berkaitan dengan hak menyatakan pendapat kami, sebagai berikut bahwa Negara Indonesia adalah negara hukum yang berdasarkan kedaulatan rakyat sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, sehingga setiap penyelenggaraan kekuasaan negara, termasuk pengisian jabatan presiden dan wakil presiden, wajib memenuhi ketentuan konstitusi dan peraturan perundang-undangan,” kata Dolfie.

Editor: EldeJoyosemito