Gibran Mundur dari Kursi Wapres, Serahkan Surat ke MPR

JAKARTA, iNewsPurwokerto.id – Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dikabarkan telah menyerahkan surat pengunduran diri dari jabatannya kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), Kamis (12/11/2026). Surat tersebut disampaikan langsung saat Gibran menemui Ketua MPR Ahmad Muzani bersama sejumlah pimpinan lembaga tersebut di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta.

Ahmad Muzani membenarkan adanya penyerahan surat pengunduran diri tersebut. Pertemuan antara Gibran dan pimpinan MPR berlangsung sekitar 20 menit.

"Pertemuan berlangsung kurang lebih 20 menit, dalam pertemuan tersebut Mas Gibran menyampaikan surat pengunduran diri dari jabatannya sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia," kata Muzani.

Kabar pengunduran diri Gibran sebelumnya juga disampaikan Ketua Umum Projo sekaligus mantan Menteri Koperasi, Budi Arie Setiadi. Saat dikonfirmasi pada Rabu (11/11/2026), Budi Arie membenarkan informasi tersebut.

"Betul," ujarnya singkat.

Sebelumnya, Gibran sempat menyampaikan keinginannya untuk mengundurkan diri di tengah polemik dokumen pendidikannya yang menjadi perhatian publik. Dia mengaku tidak ingin persoalan tersebut terus berkembang menjadi polemik berkepanjangan.

Meski demikian, Gibran menyatakan tetap akan menempuh jalur hukum untuk memperjuangkan persoalan dokumen pendidikannya melalui Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).

Pernyataan itu disampaikan setelah Gibran bertemu Presiden Prabowo Subianto pada Selasa (10/11/2026). Dalam pertemuan yang berlangsung sekitar dua setengah jam tersebut, Gibran mengaku mendapatkan sejumlah masukan dari Prabowo, termasuk terkait langkah hukum yang dapat ditempuh.

"Saya tidak ingin dinamika saat ini menjadi polemik berkepanjangan. Seperti teman-teman media ketahui, tadi pagi saya sudah bertemu Pak Presiden. Beliau sudah seperti ayah saya sendiri. Beliau memberikan banyak saran dan masukan terkait dinamika yang terjadi. Salah satunya agar saya tetap fight di PTUN," ujar Gibran kepada wartawan.

Pertemuan dengan Prabowo tersebut berlangsung di tengah perkembangan persoalan hukum terkait dokumen pendidikan Gibran, yang sebelumnya juga dikaitkan dengan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) dan Mahkamah Agung (MA).

Penyerahan surat kepada MPR menjadi perkembangan terbaru dari polemik yang melibatkan posisi Gibran sebagai Wakil Presiden. Selanjutnya, mekanisme dan tindak lanjut atas surat pengunduran diri tersebut menjadi perhatian dalam proses ketatanegaraan.

Editor: EldeJoyosemito