Kapolri Blak-blakan di DPR, Listyo Sigit Jadi Penerima Akhir Hasil Penyadapan Ilegal

JAKARTA, iNewsPurwokerto.id – Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto mengungkap dugaan keterlibatan mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo dalam kasus penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto dan sejumlah pihak.

Berdasarkan hasil penyidikan, Listyo Sigit diduga menjadi pengguna akhir atau end user yang menerima laporan hasil penyadapan.

Kapolri Nyatakan Kasus Kematian Diplomat Arya Daru Masih Didalami, Tunggu Hasil Lab Forensik

Pengungkapan tersebut disampaikan Suyudi dalam rapat kerja bersama Komisi III DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (12/11/2026).

Sasaran penyadapan ilegal itu disebut mencakup pejabat negara, tokoh politik, tokoh organisasi kemasyarakatan, pengusaha, hingga kalangan media.

Suyudi menjelaskan, Listyo Sigit yang saat itu menjabat Kapolri diduga memberikan instruksi sekaligus menentukan target penyadapan. Perintah tersebut disebut disampaikan secara lisan maupun melalui aplikasi WhatsApp kepada pejabat yang menangani pemantauan.

Kapolri Cek Langsung Kesiapan Valet and Ride, Dukung Mudik Aman bagi Pengendara Motor

"Pertama, Jenderal LSP yang menjabat sebagai Kapolri pada periode kejadian, diduga memberikan perintah dan menentukan target penyadapan secara lisan atau melalui WhatsApp kepada Kabagmon AS, serta menjadi penerima hasil akhir atau end user penyadapan," ujar Suyudi.

Menurut dia, hasil penyadapan tersebut diduga digunakan untuk menggerakkan pihak lain melakukan tindak pidana.

"Peran tersebut dalam materi penyidikan dikaitkan dengan dugaan menggerakkan orang lain untuk melakukan tindak pidana," katanya.

Kisah Sutarman, Pernah Jadi Penggembala Kerbau, Kuli Bangunan hingga Akhirnya Jabat Kapolri

Selain Listyo Sigit, Kapolri juga memaparkan dugaan peran Irjen Slamet Uliandi yang ketika itu menjabat Kepala Divisi Teknologi Informasi dan Komunikasi (Kadiv TIK) Polri. Slamet diduga menjadi pihak yang memberikan persetujuan pelaksanaan penyadapan sekaligus meneruskan laporan hasil pemantauan kepada Listyo Sigit.

Suyudi menyebut Slamet, yang menjabat Kadiv TIK Polri pada 2021 hingga Oktober 2026, diduga bertindak sebagai Dewan Penasihat Monitoring Center Polri. Laporan yang diteruskan kepada Listyo Sigit berupa laporan harian maupun hasil analisis penyadapan yang disampaikan oleh bagian pemantauan.

Sementara itu, tersangka Irjen Pol Eko Hadi Santoso yang pernah menjabat Pelaksana Tugas Kepala Bagian Monitoring (Plt Kabagmon) diduga menerima perintah penyadapan terhadap sejumlah target.

Kapolri Terbang ke Malang Pantau Situasi Pasca Kericuhan di Kanjuruhan

Eko disebut menjabat Plt Kabagmon pada 5 Desember 2024 hingga 7 Oktober 2025. Dalam rentang waktu tersebut, dia diduga menerima instruksi dari Slamet Uliandi mengenai target penyadapan yang disebut berasal dari Listyo Sigit.

"EH yang menjabat sebagai Plt. Kabakmon pada 5 Desember 2024 sampai dengan 7 Oktober 2025, diduga menerima perintah penyadapan terhadap target tertentu dari SU yang disebut berasal dari Jenderal LSP, kemudian memberikan persetujuan melalui WhatsApp tanpa surat permohonan penyidik," tutur Suyudi.

Kapolri juga mengungkap dugaan peran Irjen Pol Ahrie Sonta Nasution. Ahrie disebut menerima instruksi dari Listyo Sigit dan meneruskannya kepada operator untuk melakukan penyadapan tanpa dilengkapi permohonan dari penyidik.

Kenakan Baju Tahanan Sambil Menangis, Putri Candrawathi: Saya Ikhlas

Selain mengoordinasikan penyadapan, Ahrie diduga melaporkan hasilnya kepada Listyo Sigit serta memerintahkan seorang berinisial TK untuk melakukan pengawasan atau surveillance.

"Selain itu, AS juga memerintahkan penghapusan data hasil penyadapan atau voice dan log serta pembubaran grup WhatsApp," kata Suyudi.

Pemaparan tersebut disampaikan Kapolri dalam rapat kerja bersama Komisi III DPR yang membahas perkembangan penyidikan kasus dugaan penyadapan ilegal tersebut.

Editor: EldeJoyosemito