Siapa Pengganti Gibran sebagai Wapres? Yusril: Harus dari Partai Koalisi

JAKARTA, iNewsPurwokerto.id – Siapa sosok yang bakal menggantikan Gibran Rakabuming Raka sebagai Wakil Presiden? Menteri Koordinator Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra menyebut calon pengganti Gibran harus berasal dari partai politik atau gabungan partai politik yang sebelumnya mengusung pasangan Prabowo Subianto-Gibran pada Pilpres 2024.

Ketentuan tersebut, menurut Yusril, telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (UU MD3).

Baca Juga

TNI AD Siaga Kerahkan Personel, Yusril Ungkap Dugaan Penyadapan Mengarah Makar

Yusril menjelaskan, aturan itu mengatur asal partai politik dari dua nama calon wakil presiden yang nantinya diusulkan Presiden Prabowo Subianto kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR).

"Kalau kita baca Undang-Undang MD3 memang ada ketentuan seperti itu. Mengatakan bahwa dua pasangan calon itu dari partai, dari salah satu atau dari partai, gabungan partai yang mencalonkan presiden dan wakil presiden. Memang itu ada di dalam Undang-Undang MD3, bisa dibaca undang-undangnya, ya," kata Yusril di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (12/11/2026).

Dia menambahkan, calon pengganti Gibran harus berasal dari partai yang sebelumnya tergabung dalam koalisi pengusung Prabowo-Gibran. Menurutnya, hal tersebut juga menjadi salah satu alasan Presiden Prabowo berencana melakukan pertemuan dengan partai-partai koalisi.

"Jadi calon itu memang dari partai yang dulu berkoalisi mencalonkan pasangan presiden dan wakil presiden. Itu ada disebutkan dalam Undang-Undang MD3 dan saya kira Pak Presiden tentu paham hal ini, makanya tadi beliau menyinggung akan mengadakan pertemuan dengan partai-partai koalisi," ujarnya.

Meski demikian, Yusril menegaskan bahwa kewenangan mengusulkan dua nama calon wakil presiden sepenuhnya berada di tangan Presiden Prabowo. Presiden dapat terlebih dahulu berkonsultasi dengan partai-partai koalisi sebelum menentukan nama yang akan disampaikan kepada MPR.

Yusril juga memastikan tidak ada persoalan apabila Prabowo mengusulkan calon dari Partai Gerindra. Sebab, partai yang dipimpin Prabowo tersebut merupakan salah satu kekuatan utama dalam koalisi pengusung pasangan Prabowo-Gibran pada Pilpres 2024.

"Jadi tidak ada larangan apa pun sekiranya beliau mengajukan calon dari partai Pak Presiden sendiri, karena partai Pak Presiden itu adalah partai pengusung utama dalam koalisi. Jadi tidak ada masalah apa-apa mengenai hal itu," katanya.

Diatur dalam UU MD3 dan UUD 1945

Ketentuan mengenai pengusulan calon wakil presiden pengganti tercantum dalam Pasal 4 huruf e UU Nomor 17 Tahun 2014 tentang MD3.

Dalam aturan tersebut disebutkan bahwa pengusulan dua calon wakil presiden kepada MPR merupakan prakarsa presiden. Kedua calon harus berasal dari satu partai politik atau gabungan partai politik yang sebelumnya mengusung pasangan calon dalam Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden.

Sementara itu, Pasal 8 Ayat (2) UUD 1945 mengatur bahwa apabila terjadi kekosongan jabatan wakil presiden, presiden mengajukan dua calon kepada MPR untuk dipilih. Proses pemilihan tersebut harus dilaksanakan paling lambat 60 hari sejak terjadinya kekosongan jabatan.

Yusril mengatakan, mekanisme pengisian jabatan wakil presiden saat ini tengah dipersiapkan. MPR membutuhkan waktu sekitar tiga hari untuk menggelar rapat dan menyampaikan surat resmi kepada Presiden terkait kekosongan jabatan tersebut.

Setelah menerima surat dari MPR, Presiden memiliki waktu paling lama 14 hari untuk mengajukan dua nama calon wakil presiden.

Yusril berharap seluruh tahapan pengisian jabatan tersebut dapat diselesaikan sebelum akhir Desember 2026.

Sembilan Partai Pengusung Prabowo-Gibran

Sebagai informasi, pasangan Prabowo-Gibran pada Pilpres 2024 diusung sembilan partai politik. Koalisi tersebut terdiri atas empat partai parlemen dan lima partai nonparlemen.

Empat partai yang memiliki kursi di DPR adalah Partai Gerindra, Partai Golkar, Partai Amanat Nasional (PAN), dan Partai Demokrat.

Sementara lima partai nonparlemen yang turut memberikan dukungan yakni Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Partai Bulan Bintang (PBB), Partai Gelombang Rakyat Indonesia (Gelora), Partai Garuda, serta Partai Rakyat Adil Makmur (PRIMA).

Dengan ketentuan tersebut, sembilan partai politik itu memiliki keterkaitan langsung dengan mekanisme pengusulan calon pengganti Gibran. Namun, keputusan mengenai dua nama yang akan diajukan kepada MPR tetap menjadi kewenangan Presiden Prabowo.

Editor: EldeJoyosemito