Polda Jateng Bongkar 27 Kasus TPPO, 56 Korban Berhasil Diselamatkan
SEMARANG, iNewsPurwokerto.id – Polda Jawa Tengah mengungkap 27 kasus tindak pidana perdagangan orang (TPPO) selama pelaksanaan kegiatan rutin yang ditingkatkan (KRYD) pada 13–19 November 2026.
Dalam pengungkapan tersebut, polisi menyelamatkan 56 korban dan menetapkan 29 orang sebagai tersangka. Total kerugian materiil dalam perkara itu mencapai Rp893,6 juta.
Direktur Reserse Perlindungan Perempuan dan Anak serta Pemberantasan Perdagangan Orang (Dirres PPA dan PPO) Polda Jateng Kombes Pol Nunuk Setiyowati menyampaikan hasil pengungkapan tersebut dalam konferensi pers di Gedung Borobudur Mapolda Jateng, Jumat (20/11/2026).
Kegiatan itu turut dihadiri Kabid Humas Polda Jateng Kombes Pol Yuliyanto serta perwakilan Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah, Balai Pelayanan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP3MI), dan Kantor Imigrasi.
Nunuk menjelaskan, kasus perdagangan orang yang diungkap memiliki beragam modus. Sebagian pelaku menawarkan pekerjaan ke luar negeri dengan iming-iming gaji tinggi, sedangkan lainnya melakukan eksploitasi terhadap korban di dalam negeri.
Dalam kasus penempatan pekerja ke luar negeri, pelaku menawarkan pekerjaan di sejumlah negara, antara lain Selandia Baru, Jepang, Australia, dan Singapura. Calon pekerja kemudian diminta membayar biaya pengurusan visa, tiket, serta proses keberangkatan dengan nominal berkisar Rp20 juta hingga Rp143 juta.
Salah satu perkara yang ditangani Ditres PPA dan PPO Polda Jateng melibatkan dua tersangka asal Pemalang berinisial SM dan RI. Keduanya diduga menawarkan pekerjaan di Selandia Baru dengan menggunakan visa yang tidak sesuai peruntukannya dan menerima uang dari calon pekerja.
Hasil penyidikan sementara mengidentifikasi sembilan orang sebagai korban dalam kasus tersebut. Kedua tersangka telah ditahan, sedangkan para korban hingga kini belum diberangkatkan ke negara tujuan. Polisi masih mengembangkan penyidikan untuk mengungkap kemungkinan keterlibatan pihak lain.
Modus lainnya dilakukan dengan memberangkatkan calon pekerja migran menggunakan visa wisata atau transit melalui Batam. Setelah itu, mereka direncanakan diberangkatkan menggunakan kapal laut menuju Malaysia.
Polisi juga menemukan praktik perekrutan calon pekerja migran yang sedang mengikuti pelatihan di lembaga resmi, penggunaan nama lembaga pelatihan kerja tanpa izin, serta penempatan pekerja secara perorangan tanpa memenuhi ketentuan. Salah satu kasus berkaitan dengan penempatan pekerja sebagai anak buah kapal (ABK) kapal ikan Denmark.
Sementara itu, praktik TPPO di dalam negeri ditemukan dalam bentuk eksploitasi seksual, prostitusi daring melalui aplikasi MiChat, hingga perekrutan pekerja di tempat hiburan dan usaha lainnya. Dalam sejumlah kasus, pelaku mengatur tarif dan memotong honor korban untuk memperoleh keuntungan.
Di antara perkara yang diungkap terdapat kasus seorang suami yang diduga mengeksploitasi istrinya dengan menawarkan korban melalui aplikasi MiChat. Polisi juga menangani kasus penjualan bayi oleh ibu kandungnya melalui perantara dengan imbalan Rp6 juta.
Menurut Nunuk, penanganan perdagangan orang tidak cukup hanya dengan menangkap dan memproses pelaku. Upaya pencegahan harus diperkuat agar masyarakat, terutama mereka yang sedang mencari pekerjaan, tidak mudah terjebak dalam praktik perekrutan ilegal.
Selama periode 13–19 November 2026, Polda Jateng bersama jajaran menggelar 10 kegiatan sosialisasi yang diikuti 275 peserta. Edukasi dilakukan antara lain di lingkungan lembaga pelatihan kerja dan sekolah. Petugas juga melaksanakan dua kegiatan pengecekan di bandara dan pelabuhan.
Pencegahan turut dilakukan melalui program Rise and Speak yang digelar di 35 kabupaten/kota di Jawa Tengah. Program tersebut bertujuan membangun keberanian dan kepedulian masyarakat agar bersedia melaporkan tindak pidana yang diketahui atau dialami.
"Program Rise and Speak ini kami lakukan untuk menumbuhkan keberanian dan kesadaran masyarakat, sehingga apabila melihat, mendengar, mengetahui, atau mengalami suatu peristiwa tindak pidana, tidak ragu untuk melaporkannya kepada pihak berwenang," kata Nunuk.
Dalam pengecekan di Pelabuhan Tanjung Emas pada 14 November dan Bandara Internasional Jenderal Ahmad Yani pada 15 November 2026, petugas berkoordinasi dengan pengelola bandara, imigrasi, dan kepolisian setempat.
Dari pemeriksaan di Pelabuhan Tanjung Emas, petugas memperoleh informasi mengenai penjemputan calon korban yang akan dibawa menuju Kalimantan sebelum direncanakan melanjutkan perjalanan ke Malaysia.
Nunuk menambahkan, keberhasilan pemberantasan TPPO tidak hanya dilihat dari jumlah tersangka yang ditangkap. Upaya memutus jaringan perdagangan orang, mencegah munculnya korban baru, serta memastikan korban memperoleh perlindungan dan pemulihan juga menjadi bagian penting dalam penanganan kejahatan tersebut.
"Keberhasilan sesungguhnya dari pemberantasan perdagangan orang bukan hanya seberapa banyak pelaku yang bisa ditangkap dan diproses hukum, tetapi bagaimana kita mampu mencegah masyarakat menjadi korban, memutus jaringan perdagangan orang, menyelamatkan mereka yang dieksploitasi, serta memastikan korban mendapatkan perlindungan dan pemulihan," ujarnya.
Ia mengingatkan, keterbatasan ekonomi dan minimnya informasi mengenai prosedur bekerja di luar negeri kerap dimanfaatkan pelaku untuk menjerat calon korban. Karena itu, masyarakat diminta lebih berhati-hati terhadap tawaran pekerjaan dengan janji penghasilan besar yang tidak disertai kejelasan perusahaan, dokumen, dan prosedur penempatan.
"Kami mengajak seluruh pihak untuk bersama-sama mengedukasi masyarakat, khususnya mereka yang membutuhkan pekerjaan, agar lebih memahami prosedur yang benar dan tidak mudah tergiur tawaran pekerjaan dengan iming-iming penghasilan besar. Jangan sampai harapan untuk mendapatkan kehidupan yang lebih baik justru dimanfaatkan menjadi pintu masuk praktik perdagangan orang," kata Nunuk.
Perwakilan BP3MI Jawa Tengah Resvi Harum Ardika mengingatkan masyarakat agar memastikan seluruh persyaratan bekerja di luar negeri dipenuhi melalui jalur resmi. Dokumen yang perlu diperhatikan antara lain paspor, visa kerja, kontrak kerja, serta pemeriksaan kesehatan.
"Permasalahan yang masih banyak kami temukan adalah pekerja migran yang bekerja di luar negeri hanya menggunakan visa kunjungan, bukan visa kerja. Karena itu, kami mengajak masyarakat yang ingin bekerja ke luar negeri agar mengikuti prosedur resmi dan melengkapi dokumen sesuai ketentuan," ujarnya.
Ia juga mengimbau calon pekerja migran memanfaatkan layanan Jobs Info BP3MI untuk memperoleh informasi mengenai peluang dan prosedur penempatan pekerja migran secara resmi.
Imbauan serupa disampaikan perwakilan Kantor Imigrasi Putu Agus Eka Putra. Ia meminta masyarakat mengurus paspor dan seluruh proses keberangkatan ke luar negeri sesuai ketentuan perundang-undangan agar tidak menghadapi risiko maupun persoalan hukum akibat penggunaan dokumen perjalanan yang tidak sesuai peruntukannya.
Dari sisi perlindungan korban, perwakilan Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah Ratna Mulya Sari menyatakan pendampingan dilakukan secara berkelanjutan, mulai dari penanganan awal hingga pemulihan kondisi korban.
Pendampingan tersebut mencakup aspek psikologis, sosial, serta pemulihan keberfungsian sosial agar korban dapat kembali menjalani kehidupan di lingkungan masyarakat.
"Fokus kami bukan hanya pada penanganan awal, tetapi juga memastikan korban mendapatkan pendampingan dan pemulihan secara menyeluruh, baik dari aspek psikologis, sosial, maupun keberfungsian sosial," katanya.
Editor: EldeJoyosemito