Anggota DPRD Jateng Minta PTM Distop Setelah Muncul Klaster

SEMARANG, iNews.id  - Anggota Komisi E DPRD Jateng, Yudi Indras Wiendarto meminta agar pemerintah daerah menghentikan dulu pembelajaran tatap muka (PTM) dan mengevaluasi kesiapan sekolah. Hal itu perlu dilakukan setelah munculnya klaster Covid-19 dibeberapa sekolah di Jawa Tengah saat PTM.

Dia menegaskan tidak boleh ada egoisme sektoral di masa pandemi ini. Lantaran satu sektor akan berkaitan dengan sektor lainnya.

"Pendidikan merupakan hal yang penting. Tapi di saat pandemi seperti ini, perhatikan sektor kesehatan dan ekonomi. Itu juga urgen," kata Yudi pada wartawan di Ruang Fraksi Gerindra DPRD Jateng, Rabu (22/9/2021).

Seperti diketahui kasus Covid-19 ditemukan di sejumlah sekolah di Jateng. Mulai dari Kabupaten Jepara, Blora, Kota Semarang hingga kasus cukup besar di Kabupaten Purbalingga.

Sejak sebelum PTM dijalankan, Yudi mengaku sudah mengingatkan dinas pendidikan agar tak sembrono dalam menerapkan kebijakan tersebut.

"Setop dulu PTM, kesiapan sekolah dievaluasi. Kalau memang klaster besar maka PTM di wilayah tersebut hendaknya dihentikan dulu semuanya," ujar anggota DPRD Jateng Fraksi Gerindra ini.

Selanjutnya siswa kembali belajar secara online. Namun ditekankan, guru atau tenaga pendidik mesti meningkatkan kemampuan guna memberikan materi dengan kreatif.

Dia khawatir jika kasus Covid-19 di Jateng yang sudah mulai landai justru akan terpicu naik kembali dengan PTM di sekolah yang belum siap untuk melaksanakannya.

Menurutnya, sekolah yang melaksanakan PTM mesti lebih diperketat. Persoalan vaksinasi adalah wajib bagi siswa yang telah memenuhi ketentuan, guru, maupun keluarga para siswa. Itu menjadi syarat PTM.

"Misalnya, siswanya sudah (vaksin), guru sudah, kalau orang tuanya atau kakek nenek yang tinggal serumah belum vaksin kan ya sama saja membahayakan. Hal-hal inilah yang mesti juga dipikirkan," ujar Wakil Ketua DPD Partai Gerindra Jateng ini.

Padahal saat ini tingkat vaksinasi di Jateng masih rendah dan juga belum merata. Untuk itu pihaknya terus mendorong percepatan vaksinasi yang dilakukan oleh Pemprov maupun pemerintah kabupaten dan kota.

Di sisi lain, dia juga meminta adanya pengawasan protokol kesehatan dengan ketat terutama di pusat-pusat keramaian. "Kalau perlu, ada semacam CCTV dan terpantau. Hal itu sebagai tolok ukur seberapa patuhkah masyarakat akan protokol kesehatan," ujarnya. 

Editor : Arbi Anugrah