Misalnya pada lalu bulan Februari, PM Boris Johnson menunjuk Chris Pincher sebagai Wakil ketua pemantau Partai Konservatif Inggris. Padahal, Pincher tersangkut skandal seksual.
Kemudian, skandal pesta atau partygate. Istilah partygate merujuk pada skandal pesta yang diadakan di pemerintahan, termasuk di kantor Downing Street. Pesta digelar saat pandemi Covid-19 dan melanggar aturan penguncian COVID-19 yang ketat. Johnson didenda oleh polisi karena menghadiri pesta ulang tahun.
Skandal lainnya adalah anggota parlemen konservatif Imran Ahmad Khan mengundurkan diri setelah dinyatakan bersalah melakukan pelecehan seksual terhadap seorang anak laki-laki berusia 15 tahun.
Lalu, pada tahun lalu, ada skandal Owen Paterson. Johnson berusaha untuk memaksa anggota parlemen Konservatif untuk memilih mendukung membatalkan penangguhan sesama Anggota Konservatif Parlemen dan mantan menteri, Owen Paterson selama 30 hari.
Kasus terakhir adalah renovasi apartemen pribadi tahun 2021. Ia telah meminta dana dari donatur Partai Konservatif untuk mernovasi apartemennya di Downing Street. Outlet berita Inggris melaporkan bahwa biaya pekerjaan sekitar 280.000 Dolar AS atau setara Rp4,1 miliar.
Sumbangan dan pinjaman politik dikontrol dengan ketat di Inggris. Pinjaman lebih 10.400 dolar AS, dicatat dan diungkapkan kepada publik oleh komisi empat kali setahun.
Editor : EldeJoyosemito
Artikel Terkait
