Ria juga mengungkapkan bahwa Provinsi Kalimantan Barat telah memiliki regulasi mengenai Kota Layak Anak. Didalamnya juga diatur mengenai anak yang berhadapan dengan hukum, terorisme, dan stigma agar diberikan perlindungan khusus.
“Anak yang berhadapan dengan situasi tersebut harus mendapatkan pola asuh khusus. Sebagai anggota masyarakat, kita juga turut serta merangkul dengan menunjukkan sikap menerima mereka,” tambahnya.
Ketua Pengurus Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia (PKBI) Nasional, Ichsan Malik, mengungkapkan bahwa PKBI yang merupakan salah satu mitra telah bekerja sama dengan 16 LPKA selama 20 tahun terakhir.
“Kami dari PKBI mengucapkan terima kasih atas dukungan dan kepedulian Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham). Harus diakui, meskipun anak-anak ini berkonflik soal hukum, tapi perhatian dari Kemenkumham luar biasa. Kita harap anak Indonesia mendapatkan hak untuk membangun masa depan Indonesia,” ujar Ichsan.
Selain pemberian Remisi HAN 2023, acara juga dirangkaikan dengan Talkshow Pemenuhan Pola Asuh dan Pemenuhan Hak-Hak Anak Binaan di LPKA Menuju Provinsi Layak Anak, Pentas Seni Anak Binaan, Pemenuhan Hak Identitas Anak Binaan, Penyerahan Penghargaan kepada Stakeholder Pemerhati Anak, dan Pengukuhan Forum Anak Binaan di LPKA Wilayah.
Hadir dalam acara Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham Kalimantan Barat, Perwakilan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Barat, Perwakilan Kepolisian Daerah, Kejaksaan Tinggi, dan Panglima Komando Daerah Militer Kalimantan Barat, serta mitra kerja sama.
Editor : EldeJoyosemito
Artikel Terkait
