PURWOKERTO, iNewsPurwokerto.id - Ketua Umum PP Muhammadiyah, Haedar Nashir tidak mengizinkan lembaga pendidikan Muhammadiyah dijadikan sebagai ajang kampanye dalam Pemilu 2024. Hal tersebut diungkapkan Haedar Nashir menanggapi soal Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 65/PUU-XXI/2023 yang mengizinkan lembaga pendidikan dijadikan sebagai tempat untuk berkampanye.
"Karena ini urusan internal, Muhammadiyah akan tetap tidak mengizinkan lembaga-lembaga pendidikan untuk ajang kampanye, apalagi Masjid, karena itu tempat ibadah secara khusyuk," kata Haedar Nashir usai membuka Rapat Kerja Nasional Lembaga Pengembangan Cabang dan Ranting di Universitas Muhammadiyah Purwokerto (UMP), Jumat (1/9/2023) malam.
Menurut dia, Muhammadiyah termasuk organisasi yang tetap menjaga agar Masjid, tempat ibadah, tempat pendidikan tidak menjadi tempat untuk kampanye politik. Sebab, dampak dari kampanye dapat menyebabkan hal yang nantinya tidak dapat dikendalikan.
"Bukan kita memandang negatif politik, tetapi dampak dari kampanye itu sering tidak bisa kita manage dan sering kita tidak bisa kendalikan. Karena itu, dari pada kita membuka opsi kampanye di lembaga pendidikan, apalagi di tempat-tempat ibadah yang dampaknya justru tidak terkendali dan akhirnya kohesif sosialnya lepas, kita lebih baik sejak awal preventif," ungkapnya.
Menurut dia, Muhammadiyah juga tidak mengizinkan kampanye dalam bentuk apapun dalam lembaga pendidikan Muhammadiyah, termasuk kampanye dialogis.
Editor : Aryo Arbi
Artikel Terkait
