PURBALINGGA, iNewsPurwokerto.id – Video pernyataan Bupati Petahana Purbalingga, Dyah Hayuning Pratiwi (Tiwi), terkait pencoretan penerima bantuan sosial (bansos) menjadi viral dan memicu kontroversi.
Video berdurasi 1 menit 15 detik tersebut tersebar di berbagai akun media sosial dan memancing tanggapan karena seolah-olah Tiwi akan mencoret penerima bansos yang mendukung lawan politiknya.
Video tersebut diposting di akun Lambeturah dan mendapat ribuan komentar serta puluhan ribu "like". Menanggapi hal ini, Tiwi dalam pernyataan persnya pada Jumat (18/10/2024) mengakui bahwa video tersebut telah menimbulkan kesalahpahaman.
"Pernyataan itu saya sampaikan dalam acara dengan relawan. Ada pertanyaan dari salah satu peserta tentang bagaimana jika ada warga mampu yang menerima bansos Program Keluarga Harapan (PKH). Saya menjawab bahwa penerima yang tidak layak akan dicoret," jelas Tiwi.
Dia menegaskan, pernyataannya tidak menyinggung masalah dukungan politik, melainkan terkait penerima PKH yang sebenarnya mampu secara ekonomi. Karena PKH diprioritaskan untuk masyarakat tidak mampu, warga yang mampu namun masih menerima bansos akan dicoret.
“Pemkab Purbalingga selalu berupaya agar penyaluran bansos tepat sasaran. Jika ada penerima bansos yang tidak sesuai kriteria, tentunya akan dievaluasi dan dicoret dari daftar penerima," tandasnya.
Tiwi mengklarifikasi bahwa video tersebut tidak menampilkan keseluruhan konteks, sehingga menyebabkan kontroversi. Dia kembali menegaskan bahwa bansos hanya diberikan kepada warga yang benar-benar tidak mampu. "Jika ada warga mampu yang menerima bansos, maka mereka akan dicoret," ujarnya.
Selain itu, Tiwi juga mengajak masyarakat untuk aktif melaporkan jika mengetahui penerima bansos yang tidak memenuhi kriteria, sehingga Pemkab Purbalingga dapat terus mengevaluasi agar penyaluran bansos tetap tepat sasaran.
Lebih lanjut, Tiwi juga menjelaskan bahwa penyaluran bansos di wilayahnya secara umum sudah berjalan baik. Hal ini tercermin dari penurunan tingkat kemiskinan di Kabupaten Purbalingga pada tahun 2024.
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Purbalingga, tingkat kemiskinan di kabupaten tersebut turun menjadi 14,18%, atau turun 0,81% dibandingkan tahun 2023 yang mencapai 14,99%.
"Penurunan tingkat kemiskinan sebesar 0,81% di tahun 2024 ini merupakan yang tertinggi di antara kabupaten/kota di Jawa Tengah. Salah satu faktor pendukungnya adalah penyaluran bansos yang tepat sasaran," pungkas Tiwi.
Editor : EldeJoyosemito
Artikel Terkait
