PURBALINGGA, iNewsPurwokerto.id - Indeks Tata Kelola Pengadaan (ITKP) Pemerintah Kabupaten Purbalingga mencatat kemajuan luar biasa di tahun 2024. Dengan nilai 76,98, Purbalingga berhasil meraih predikat "Baik", melompat jauh dari nilai 27,3 pada 2022 yang hanya mendapat predikat "Kurang".
Sekretaris Daerah Purbalingga, Herni Sulasti, memaparkan capaian ini dalam Rapat Evaluasi ITKP dan Persiapan Pelaksanaan MCP di Operation Room Graha Adiguna, Kompleks Pendopo Dipokusumo, Selasa (14/1/2025).
“Di tahun 2022 kita mendapatkan nilai 27,3 dengan klasifikasi Kurang, kemudian di tahun 2023 kita genjot hingga memperoleh nilai 62,91 (Cukup) dan di tahun 2024 76,98 (Baik),” jelas Herni dalam keterangannya, Selasa.
Herni menjelaskan bahwa dua dari tiga indikator utama berkontribusi besar terhadap peningkatan ini, yakni Indikator Tingkat Kematangan UKPBJ (Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa) dan Indikator Pemanfaatan Sistem Pengadaan.
Namun, Indikator Kualifikasi dan Kompetensi SDM PBJ masih menjadi tantangan, dengan skor 8,89 dari maksimum 30. Hal ini disebabkan kurangnya pejabat fungsional yang memiliki kualifikasi memadai di bidang pengadaan barang dan jasa (PBJ).
“Meski nilai kita meningkat, Purbalingga masih berada di peringkat ke-25 di Jawa Tengah. Untuk 2025, kita perlu menetapkan target tinggi namun tetap realistis,” tambah Herni.
Ia mengusulkan beberapa solusi untuk meningkatkan kompetensi SDM PBJ, seperti pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) atau melalui mekanisme inpassing.
Dalam Indikator Pemanfaatan Sistem Pengadaan, ada tiga Sub Indikator yang berkontribusi cukup signifikan yaitu pada RUP SIRUP, e-Tendering, dan Toko Daring dengan poin maksimal (100%).
“Sisanya e-Katalog ada pada angka 3,03 dari 4 (75,66%), non e-Tendering/non e-Purchasing ada pada angka 4,55 dari 5 (91,04%) dan e-Kontrak ada pada angka 4,51 dari 5 (90,17%),” ucapnya.
Editor : Arbi Anugrah
Artikel Terkait
