BANYUMAS, iNewsPurwokerto.id – Ketua DPRD Banyumas, Subagyo, menyoroti sistem parkir di wilayahnya yang dinilai tidak transparan dan berpotensi merugikan pendapatan daerah. Ia menduga ada ketidaksesuaian dalam pengelolaan parkir, sehingga jumlah setoran yang masuk ke kas daerah jauh dari potensi yang sebenarnya.
Dalam pernyataannya, Subagyo membandingkan sistem parkir di Yogyakarta, di mana juru parkir bekerja langsung di bawah pemerintah dan menyetor pendapatannya ke kas daerah dengan sistem bagi hasil.
“Saya sudah mensimulasikan, di Banyumas ada 1.545 juru parkir. Jika setiap juru parkir menyetor Rp10.000 per hari, maka dalam setahun seharusnya bisa terkumpul lebih dari Rp5,6 miliar. Dengan sistem bagi hasil 60% untuk juru parkir dan 40% untuk pemerintah, daerah tetap mendapat lebih dari Rp2 miliar. Tapi faktanya, dari potensi Rp23 miliar lebih, kita hanya menerima Rp1,5 miliar. Ini terlalu jauh,” tegas Subagyo di Purwokerto, Rabu (12/3/2025).
Subagyo menegaskan bahwa solusi utama bukanlah menaikkan tarif parkir, melainkan membenahi sistem pengelolaannya agar lebih efisien dan transparan. Ia menilai kenaikan tarif hanya akan membebani masyarakat tanpa menjamin peningkatan layanan.
Untuk memastikan transparansi, ia mengusulkan penggunaan sistem berbasis aplikasi yang memungkinkan pemantauan setoran parkir secara real-time. Dengan sistem ini, setiap juru parkir bisa langsung menyetor pendapatannya ke kas daerah tanpa perantara, sehingga risiko kebocoran dana dapat diminimalkan.
Editor : Arbi Anugrah
Artikel Terkait
