“Kalau pakai aplikasi, kita bisa tahu siapa yang setor dan siapa yang tidak. Kalau ada juru parkir yang tidak menyetor sesuai kewajiban, bisa langsung dievaluasi atau diganti. Selama ini, justru parkir liar yang semakin marak dan tidak terkontrol,” jelasnya.
Subagyo juga menyoroti maraknya parkir liar yang kerap meresahkan masyarakat. Banyak juru parkir yang tidak mengenakan identitas resmi seperti rompi atau kupon, sehingga warga sering kali dikenakan tarif lebih tinggi dari yang seharusnya, terutama di kawasan perbelanjaan.
“Bayangkan kalau satu orang harus parkir lima kali dalam sehari dan setiap kali diminta Rp2.000. Dalam satu perjalanan bisa habis Rp10.000 hanya untuk parkir. Ini yang menjadi keresahan masyarakat dan ramai dibahas di media sosial. Jangan sampai Purwokerto dikenal sebagai ‘Kota Parkir’ karena sistem yang semrawut,” tambahnya.
Sebagai langkah konkret, Subagyo mengusulkan agar target pendapatan dari sektor parkir ditingkatkan menjadi minimal Rp5 miliar per tahun. Selain itu, ia juga membuka ruang diskusi dengan para juru parkir untuk merancang regulasi yang menguntungkan semua pihak, baik bagi mereka yang bekerja di lapangan maupun bagi pemerintah daerah.
“Kita butuh regulasi yang jelas, mungkin bisa berbentuk Perda yang mengatur sistem bagi hasil dan penggunaan teknologi untuk transparansi. Dengan begitu, semua pihak bisa mendapatkan manfaat yang adil,” pungkasnya.
Editor : Arbi Anugrah
Artikel Terkait
