“Ini kami lakukan demi menjamin objektivitas dan menghindari manipulasi data prestasi. Hanya sertifikat dari lembaga yang diakui pemerintah yang akan dipertimbangkan,” tegas Tri.
Lebih lanjut, Tri menekankan pentingnya integritas dalam pelaksanaan SPMB. Seluruh kepala sekolah telah menandatangani pakta integritas bersama Bupati Purbalingga, Fahmi Muhammad Hanif.
“Tidak boleh ada praktik titipan. Kami diawasi langsung oleh KPK, Ombudsman, dan lembaga pengawas lainnya,” tandasnya.
Kuota penerimaan siswa tahun ini telah ditetapkan berdasarkan standar rombel dan tidak dapat diubah. Sekolah yang melanggar ketentuan kuota berisiko tidak bisa memasukkan data peserta didik ke dalam Dapodik atau menerbitkan NISN.
Namun, bagi sekolah yang belum memenuhi kuota, Dindikbud membuka peluang untuk gelombang kedua. “Prinsip kami, semua anak usia sekolah harus mendapatkan akses pendidikan, termasuk melalui jalur PKBM atau Kejar Paket,” imbuhnya.
SPMB 2025 ini juga dipastikan sepenuhnya gratis. Tidak diperkenankan ada pungutan dalam bentuk apapun, termasuk biaya formulir pendaftaran. “Kami tegaskan, semua layanan dalam proses ini tidak dipungut biaya,” ucap Tri menegaskan.
Salah satu orang tua siswa, Lia Apriyani, warga Desa Gembong, mengaku puas dengan sistem pendaftaran yang diterapkan. “Alhamdulillah, prosesnya lancar dan dibantu oleh petugas sekolah. Semuanya jelas dan tidak membingungkan,” tuturnya.
Editor : EldeJoyosemito
Artikel Terkait
