PURWOKERTO, iNewsPurwokerto.id – Polemik terkait pelaksanaan Uji Kompetensi Mahasiswa Program Profesi Dokter (UKMPPD) yang dijadwalkan pada Agustus 2025 terus menuai perhatian publik. Perbedaan pandangan antara Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi dengan Kolegium Profesi Kedokteran dinilai mencerminkan ketidaksiapan regulasi yang memadai untuk mendukung Undang-Undang Kesehatan yang baru.
Direktur Advokasi TRIBHATA Banyumas, Salsabilla Hasna Huwaida, menyebut kegaduhan ini dipicu perubahan mendasar pada regulasi. “UU Kesehatan Nomor 17 Tahun 2023 mengatur bahwa uji kompetensi mahasiswa kedokteran harus diselenggarakan oleh institusi pendidikan bersama Kolegium. Hal ini berbeda dengan sistem sebelumnya yang dijalankan panitia nasional bentukan kementerian,” ujarnya, Kamis (31/7/2025).
Perbedaan pandangan muncul lantaran SOP lama masih digunakan kementerian, sedangkan Kolegium menuntut penerapan SOP baru yang sesuai dengan amanat UU Kesehatan. Ketidaksinkronan ini, menurut Hasna, menimbulkan kekacauan normatif dan operasional yang berdampak langsung pada mahasiswa.
“Tidak ada kejelasan siapa penyelenggara utama UKMPPD, apakah pemerintah, perguruan tinggi, atau Kolegium. Akibatnya, institusi pendidikan tidak memiliki pedoman tunggal, bahkan ada risiko ujian batal dilaksanakan karena belum ada kesepakatan teknis dan hukum,” tegasnya.
Kondisi ini membuat mahasiswa terancam stagnasi akademik. Tanpa UKMPPD, mereka tidak dapat lulus, mengikuti program internship, memperoleh ijazah profesi, atau mendaftar Surat Tanda Registrasi (STR) yang menjadi syarat praktik dokter. “Ini bukan kesalahan mahasiswa, tetapi akibat tarik-menarik kewenangan yang tidak jelas,” imbuh Hasna.
Editor : EldeJoyosemito
Artikel Terkait
