PURBALINGGA, iNewsPurwokerto.id – Harga beras di Pasar Segamas dan sejumlah pasar tradisional di Purbalingga terpantau stabil dalam beberapa pekan terakhir, bahkan cenderung mengalami penurunan.
Hasil monitoring gabungan yang dilakukan Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan (DKPP) bersama Perum Bulog, Dinas Perdagangan, Dinas Pertanian, serta Bagian Perekonomian Setda Purbalingga, mencatat harga beras kualitas medium masih berkisar Rp12.500–Rp13.500 per kilogram.
Adapun beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) dari Bulog beredar di pasaran dengan harga Rp11.600–Rp12.000 per kilogram, sesuai kebijakan pemerintah yang menetapkan Harga Eceran Tertinggi (HET) Rp12.500 per kilogram.
“Program beras SPHP terbukti efektif meredam gejolak harga di pasaran. Sampai awal September, kami sudah menyalurkan 707 ton ke wilayah Purbalingga,” ujar Pemimpin Cabang Bulog Banyumas, Prawoko Setyo Aji, Jumat (12/9/2025).
Menurutnya, penyaluran beras tidak hanya melalui pedagang pasar, tetapi juga lewat Gerakan Pangan Murah (GPM) yang digelar rutin oleh Pemkab Purbalingga. Distribusi pun diperluas dengan dukungan TNI-Polri hingga tingkat kecamatan melalui Polsek dan Koramil.
“Tujuan utama agar masyarakat bisa membeli beras berkualitas dengan harga terjangkau. Kami juga mengingatkan pedagang untuk mematuhi aturan: menjual maksimal Rp12.500 per kilogram, tidak membuka kemasan, serta pembelian dibatasi dua kantong isi 5 kilogram per konsumen,” tegasnya.
Meski harga beras terkendali, pemantauan juga menemukan adanya kenaikan harga daging ayam dari Rp32.000–Rp35.000 menjadi Rp40.000 per kilogram. Kenaikan ini diduga dipicu tingginya permintaan akibat penyaluran bantuan sosial. Sementara itu, harga cabai merah keriting relatif stabil di kisaran Rp38.000 per kilogram.
Kepala Bidang Ketersediaan dan Kerawanan Pangan DKPP Purbalingga, Wahyu Jumartono, mengungkapkan dari hasil monitoring gabungan ditemukan adanya perbedaan harga jual beras SPHP di tingkat pedagang.
“Ada pedagang yang menjual Rp58.000 per kemasan 5 kilogram, ada pula yang mematok Rp60.000, bahkan ada yang sampai Rp62.500. Perbedaan ini menjadi perhatian serius,” jelasnya.
Wahyu menambahkan, langkah pemantauan rutin dilakukan sebagai tindak lanjut laporan Indeks Perkembangan Harga (IPH) yang dirilis Dinas Perdagangan Provinsi Jawa Tengah. Dengan begitu, pemerintah daerah dapat menyiapkan intervensi kebijakan agar harga tetap terkendali sesuai aturan.
Editor : EldeJoyosemito
Artikel Terkait
