KEBUMEN, iNewsPurwokerto.id – Lonjakan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak di Kabupaten Kebumen menjadi sorotan utama dalam peringatan Hari Anti Kekerasan Terhadap Perempuan (HAKTP) yang digelar di Ruang Teater Disarpus Kebumen, Kamis (27/11/2025).
Acara ini diinisiasi Migrant CARE Kebumen bekerja sama dengan Dinsos P3A, PPRBM Solo, dan DESBUMI Kebumen, mengusung tema “Bersatu untuk Akhiri Kekerasan Digital dan Komoditisasi Terhadap Perempuan dan Pekerja Migran Perempuan.”
Data Dinsos P3A Kebumen menunjukkan tren peningkatan tajam kasus kekerasan. Sepanjang 2023 tercatat 73 kasus, meningkat menjadi 85 kasus pada 2024. Hingga September 2025, angkanya melonjak menjadi 122 kasus, dengan mayoritas berupa kekerasan seksual dan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT).
Bupati Kebumen Lilis Nuryani, yang hadir dan disambut dengan Tari Lawet, menegaskan komitmen pemerintah daerah dalam memperkuat upaya perlindungan.
“Hingga tahun 2025 ini, lebih dari seratus kasus kekerasan perempuan dan anak tercatat di Kebumen. Angka ini mengingatkan kita bahwa pekerjaan masih panjang, namun ada kabar baik yaitu semakin banyak korban yang berani melapor,” ujarnya.
Bupati Lilis menyampaikan tiga komitmen utama Pemda dalam memperkuat upaya perlindungan terhadap perempuan dan anak. Pertama, penjaminan anggaran perlindungan untuk memastikan alokasi dana yang memadai sehingga layanan bagi korban tidak terhambat. Kedua, penguatan regulasi agar aturan perlindungan dapat berjalan efektif dan memberikan manfaat nyata bagi kelompok rentan.
Komitmen ketiga adalah pencegahan kultural, yakni mendorong edukasi dan literasi di keluarga, sekolah, serta komunitas guna membangun relasi yang sehat dan saling menghargai. Pendekatan ini diharapkan dapat menekan potensi kekerasan sejak dini dan memperkuat kesadaran masyarakat terhadap pentingnya lingkungan yang aman bagi perempuan dan anak.
Ia juga menegaskan bahwa sejak April 2025, Kebumen telah memiliki UPTD PPA sebagai rumah aman pertama bagi korban kekerasan.
“Kami ingin memastikan korban diterima tanpa dihakimi, didengar sepenuhnya, dan didampingi hingga prosesnya tuntas,” katanya.
Isu kekerasan terhadap pekerja migran, terutama perempuan, turut menjadi perhatian dalam acara ini. Masih maraknya penahanan dokumen, pembatasan komunikasi, hingga eksploitasi menunjukkan lemahnya pengawasan terhadap Pekerja Migran Indonesia (PMI). Kondisi ini dinilai membutuhkan perubahan paradigma pada Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (P3MI).
Teknologi digital disebut menjadi pedang bermata dua. Selain membuka peluang, teknologi juga dimanfaatkan untuk merekrut pekerja migran ilegal melalui skema penipuan dengan janji gaji tinggi ke Kamboja, Laos, dan Myanmar.
Perempuan penyandang disabilitas juga mengalami kerentanan ganda. Meski SPHPN 2021 menyebut 1 dari 4 perempuan di Indonesia pernah mengalami kekerasan fisik atau seksual, data khusus perempuan disabilitas di Kebumen masih minim. Hal ini mempertegas kebutuhan penguatan sistem pencatatan dan layanan yang inklusif.
Peringatan HAKTP 2025 di Kebumen dikemas dalam bentuk talk show, pentas seni, bedah buku, pemutaran film, hingga bazar DESBUMI. Bedah Buku “Feminisme Nusantara” menghadirkan Nurul Hanivah dan Muhammad Fauhan Fawaqi. Sementara talk show menghadirkan narasumber S.F. Aqilah, Yunita Prasetyani (Kepala Dinsos P3A), dr. Faiz Alauddien Reza Mardhika (Komisi E DPRD Jateng), serta Elisabet SA Widyastuti (PKBI Jateng).
Kegiatan ini bertujuan merumuskan rekomendasi untuk menciptakan ruang digital yang aman, memperkuat kebijakan ramah perempuan, serta menjamin kerja layak bagi pekerja migran perempuan dan penyandang disabilitas.
Sebanyak 90 peserta hadir dari berbagai unsur, mulai dari Organisasi Perangkat Daerah (OPD), akademisi, Migrant CARE, PEKKA, PPRBM, organisasi penyandang disabilitas, hingga perwakilan mahasiswa dari sejumlah perguruan tinggi di Kebumen.
Editor : EldeJoyosemito
Artikel Terkait
