Pelaku UMKM disebut menjadi salah satu kelompok yang rentan terdampak. Berbagai sektor usaha seperti kuliner, katering, kerajinan, hingga jasa pengantaran sangat bergantung pada mobilitas dan distribusi.
Dengan margin keuntungan yang relatif terbatas, kenaikan biaya transportasi dan distribusi berpotensi menambah beban operasional para pelaku usaha kecil.
Fraksi PKS menilai kenaikan biaya transportasi dan distribusi dapat meningkatkan pengeluaran rumah tangga. Bagi masyarakat berpenghasilan tetap, termasuk pekerja dan buruh, kondisi tersebut berpotensi mengurangi kemampuan belanja untuk kebutuhan lainnya.
Sebagai respons terhadap kebijakan tersebut, Fraksi PKS DPRD Banyumas mengajukan sejumlah usulan kepada pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.
"Pertama, pemerintah didorong menyiapkan langkah mitigasi yang tepat sasaran bagi kelompok masyarakat yang paling terdampak, seperti buruh, pengemudi, dan pelaku UMKM mikro. Kedua, pemerintah daerah diminta tetap memprioritaskan program ketahanan pangan, pemberdayaan UMKM, serta perlindungan sosial guna menjaga daya beli masyarakat,"katanya.
Ketiga, lanjutnya, PKS mendorong penguatan kemandirian energi nasional melalui pengembangan energi baru dan terbarukan serta kebijakan energi yang lebih berpihak pada kepentingan masyarakat.
Dedi menegaskan Fraksi PKS DPRD Banyumas akan terus mengawal berbagai kebijakan yang berpengaruh langsung terhadap kondisi ekonomi warga. “Pemerintah perlu mengambil langkah antisipatif agar dampak kenaikan harga BBM tidak semakin membebani masyarakat. Negara harus hadir memberikan perlindungan kepada warga yang terdampak tekanan ekonomi,” ujarnya.
Editor : EldeJoyosemito
Artikel Terkait
