Melalui sistem tersebut, seluruh proses produksi dan penjualan susu terdokumentasi secara digital dan terintegrasi dengan sistem pelaporan keuangan pemerintah. Menurut Dani, langkah ini bertujuan meningkatkan transparansi, meminimalkan potensi penyimpangan administrasi, sekaligus memastikan seluruh penerimaan dari penjualan produk peternakan tercatat sebagai Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).
Ia menambahkan, reformasi tata kelola tidak hanya dilakukan untuk memenuhi persyaratan menuju status BLU, tetapi juga menjadi strategi meningkatkan daya saing lembaga dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat dan dunia usaha.
Dengan penguatan sistem tersebut, BBPTUHPT Baturraden optimistis mampu mewujudkan pengelolaan yang lebih profesional, mandiri, dan kompetitif sebagai Badan Layanan Umum.
"Keberhasilan ini menunjukkan bahwa tata kelola yang baik tidak hanya memperkuat integritas lembaga, tetapi juga mampu meningkatkan produktivitas, membangun kepercayaan mitra, dan mendorong peningkatan kinerja organisasi," kata Dani.
Editor : EldeJoyosemito
Artikel Terkait
