"Yang pertama saya ucapkan terima kasih kepada pihak kepolisian. Pihak kepolisian benar-benar menjalankan proses ini secara profesional, tidak ada hal-hal yang lain," ujar Hendy.
Menurut Hendy, proses penanganan perkara memang membutuhkan waktu karena kasus tersebut bermula dari persoalan tanah kas desa dan melibatkan sejumlah pihak.
"Memang prosesnya cukup lama karena tadi sudah disampaikan Pak Joko bahwa kasus ini bermula dari tanah kas desa yang didukung ganti rugi oleh pihak pengembang dan yang dimintai keterangan juga ternyata banyak banget. Dari macam-macam instansi juga sudah dimintai keterangan pihak kepolisian dan memang butuh ketelitian, butuh kehati-hatian," katanya.
Hendy berharap proses hukum dapat segera memberikan kejelasan mengenai pihak-pihak yang harus bertanggung jawab apabila nantinya terbukti melakukan pelanggaran.
"Saya ucapkan terima kasih, apresiasi buat kepolisian bahwa hukum tidak tumpul ke atas. Jadi hitam putihnya semoga segera jelas, mana yang bersalah yang harus bertanggung jawab," ujarnya.
Hendy juga mengungkapkan bahwa persoalan tersebut telah berlangsung sejak beberapa tahun lalu. Menurut dia, pada 2018 izin atau site plan pembangunan disebut telah dicabut pemerintah. Namun, dia mengklaim aktivitas penjualan tetap berlangsung hingga 2019.
"Sebenarnya tahun 2018 itu site plan izin sudah dicabut sama pemerintah, tapi kenyataannya sampai 2019 masih berjalan, masih menjual terus. Kerugian saya hampir Rp1 miliar," katanya.
Editor : EldeJoyosemito
Artikel Terkait
