Soal Iuran BPJS dan UHC, Begini Kata Mensos dan Bupati Banyumas

Elde Joyosemito
Gus Ipul menjelaskan, pembagian tanggung jawab pembiayaan akan disesuaikan dengan kelompok desil kesejahteraan masyarakat. (Foto: iNewsPurwokerto)

Sistem yang memanfaatkan kecerdasan buatan (AI) dan terintegrasi dengan berbagai basis data pemerintah itu diharapkan mampu memetakan profil penerima maupun calon penerima bantuan secara lebih terperinci.

Namun, pemerintah mengakui masih ada tantangan dalam penerapannya. Tidak semua masyarakat memiliki telepon pintar atau terbiasa menggunakan layanan digital. 

Karena itu, pendampingan dari pemerintah daerah, Babinsa, Bhabinkamtibmas, ASN, perangkat RT/RW, dan pendamping sosial tetap diperlukan.

Kemensos juga melakukan evaluasi terhadap penerima bantuan sosial, termasuk menelusuri penerima yang memiliki tabungan lebih dari Rp50 juta. 

Dalam dua tahun terakhir, lebih dari 4 juta keluarga penerima manfaat baru yang sebelumnya belum pernah memperoleh bansos telah masuk dalam pendataan melalui proses validasi bersama pemerintah daerah dan BPS.

Terkait kondisi jaminan kesehatan di Banyumas, Gus Ipul berharap daerah tersebut dapat kembali mencapai Universal Health Coverage (UHC) setelah cakupannya sedikit mengalami penurunan akibat pemutakhiran data berdasarkan desil kesejahteraan.

Editor : EldeJoyosemito

Halaman Selanjutnya
Halaman : 1 2 3 4

Bagikan Artikel Ini
Konten di bawah ini disajikan oleh Advertiser. Jurnalis iNews Network tidak terlibat dalam materi konten ini.
Kanal
Network
Kami membuka kesempatan bagi Anda yang ingin menjadi pebisnis media melalui program iNews.id Network. Klik Lebih Lanjut
MNC Portal
Live TV
MNC Network