Melalui program tersebut, aparatur sipil negara (ASN) bergotong royong membantu membiayai iuran BPJS Ketenagakerjaan bagi pekerja informal kurang mampu, seperti penderes, buruh tani, dan pekerja serabutan.
"Hingga saat ini, sekitar 18 ribu pekerja telah mendapatkan perlindungan melalui program tersebut yang pembiayaannya bersinergi dengan Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Kabupaten Banyumas," katanya.
Vinca menambahkan, sosialisasi bersama Komisi IX DPR RI tersebut menyasar masyarakat, terutama tokoh-tokoh di tingkat kecamatan dan desa. Mereka diharapkan dapat menjadi perantara penyebaran informasi mengenai manfaat jaminan sosial ketenagakerjaan kepada warga.
Dia juga berharap dukungan anggaran Pemerintah Kabupaten Banyumas untuk perlindungan pekerja rentan dapat ditingkatkan. Sebelumnya, sebanyak 1.984 pekerja telah memperoleh pembiayaan kepesertaan melalui APBD dengan memanfaatkan sisa lebih perhitungan anggaran (SiLPA).
BPJS Ketenagakerjaan Cabang Purwokerto menargetkan cakupan kepesertaan di Banyumas dapat meningkat menjadi sekitar 35 persen hingga akhir 2026.
"Kami juga berencana meluncurkan program Perisai (Penggerak Jaminan Sosial Indonesia) di tingkat kecamatan dengan menggandeng pemerintah kecamatan untuk mendekatkan layanan informasi dan pendaftaran kepesertaan kepada masyarakat," kata Vinca.
Editor : EldeJoyosemito
Artikel Terkait
