PURWOKERTO, iNewsPurwokerto.id - Keberagaman suku, agama, budaya, bahasa, dan kondisi geografis menjadi tantangan sekaligus kekuatan bagi Indonesia dalam menjaga persatuan. Karena itu, nilai-nilai dan semangat kebangsaan perlu terus dirawat agar perbedaan tidak berkembang menjadi sumber perpecahan.
Anggota DPR RI Sugeng Suparwoto menyampaikan hal tersebut dalam Sarasehan Kebangsaan di Kelurahan Kedungwuluh, Kecamatan Purwokerto Barat. Dia menjelaskan pentingnya Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), dan Bhinneka Tunggal Ika sebagai fondasi kehidupan berbangsa dan bernegara.
Menurut Sugeng, Indonesia memiliki tingkat kompleksitas sosial yang tinggi. Dengan lebih dari 17 ribu pulau, ratusan kelompok etnis, beragam bahasa, agama, kepercayaan, serta latar belakang sejarah kerajaan dan daerah, Indonesia memiliki potensi perbedaan yang sangat besar.
Namun, keberagaman tersebut justru dapat menjadi kekuatan ketika dikelola dengan semangat persaudaraan dan kebangsaan.
"Kita adalah bangsa yang sangat besar dengan berbagai perbedaan identitas sosial. Tetapi, yang membuat Indonesia istimewa adalah keberagaman itu justru mampu melahirkan rasa persaudaraan, kebangsaan, dan nasionalisme yang kuat," kata Sugeng.
Dia menilai Pancasila memiliki peran penting sebagai ideologi yang mempersatukan seluruh elemen bangsa. Sementara UUD 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika menjadi bagian dari identitas nasional yang harus dijaga bersama.
Sugeng juga mengajak masyarakat belajar dari sejarah sejumlah negara yang mengalami perpecahan akibat perbedaan ideologi dan kepentingan politik. Dia mencontohkan Korea Utara dan Korea Selatan yang memiliki banyak kesamaan sejarah, budaya, bahasa, dan latar belakang masyarakat, tetapi terpisah akibat konflik ideologi dan politik.
Contoh lainnya adalah konflik Balkan pada dekade 1990-an, termasuk perpecahan Yugoslavia yang dipengaruhi ketegangan etnis, agama, dan kepentingan politik. "Identitas bangsa yang tidak dikelola dengan baik bisa menjadi sumber persoalan. Karena itu, kita harus belajar bagaimana menjaga keberagaman agar tidak menjadi alasan untuk saling bertikai," ujarnya.
Selain penguatan nilai kebangsaan, Sugeng menilai perbaikan kualitas demokrasi dan keadilan sosial menjadi kebutuhan penting Indonesia saat ini. Demokrasi, menurut dia, tidak boleh hanya bertumpu pada kepentingan pragmatis elite politik, tetapi harus mampu menerjemahkan aspirasi masyarakat menjadi kebijakan yang memberikan manfaat nyata.
"Demokrasi yang berkualitas adalah ketika aspirasi masyarakat benar-benar menjadi perhatian dan diwujudkan dalam kebijakan. Wakil rakyat harus memiliki integritas dan menjalankan amanah dengan baik," katanya.
Sebagai anggota DPR RI dari daerah pemilihan Banyumas dan Cilacap, Sugeng menyatakan pentingnya menyerap serta memperjuangkan kebutuhan masyarakat. Kepercayaan publik terhadap lembaga politik, menurut dia, juga dibangun melalui kinerja wakil rakyat dalam merealisasikan tanggung jawab dan memperjuangkan kepentingan warga.
Pada akhir kegiatan, Sugeng membuka ruang dialog bagi masyarakat untuk menyampaikan aspirasi, terutama terkait pemberdayaan ekonomi dan sosial budaya.
Sejumlah kebutuhan yang disampaikan antara lain penguatan ekonomi pedagang kecil dan pedagang kaki lima, dukungan sarana bagi generasi muda, fasilitas olahraga, peningkatan pelayanan posyandu, serta pengembangan kegiatan ekonomi di tingkat rukun tetangga (RT).
Dia berharap penguatan nilai kebangsaan berjalan beriringan dengan upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian, persatuan tidak hanya menjadi slogan, tetapi juga tercermin dalam keadilan sosial dan manfaat pembangunan yang dirasakan warga.
Sementara narasumber lainnya yakni Komisioner KPU Kabupaten Banyumas, Yasum Surya Mentari, mengajak masyarakat menjaga persatuan dan kesatuan bangsa di tengah perbedaan pandangan, termasuk dalam pilihan politik. Perbedaan pilihan dalam demokrasi hendaknya tidak menjadi alasan untuk memecah hubungan antarmasyarakat.
Pesan tersebut disampaikan Yasum saat menjadi pemateri dalam Sarasehan Kebangsaan. Dalam kesempatan itu, dia memaparkan peran, fungsi, dan kewenangan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI serta pentingnya memahami Empat Pilar Kebangsaan.
"Walaupun pilihan politik kita berbeda, persatuan dan kesatuan bangsa harus tetap diutamakan. Jangan sampai perbedaan pilihan membuat kita terpecah belah. Kita harus tetap menjaga kebersamaan sebagai satu bangsa," kata Yasum.
Dia menjelaskan, berdasarkan Undang-Undang MD3, tugas MPR antara lain memasyarakatkan ketetapan MPR dan Empat Pilar, mengkaji sistem ketatanegaraan serta pelaksanaan UUD 1945, dan menyerap aspirasi masyarakat terkait konstitusi.
Empat Pilar Kebangsaan meliputi Pancasila sebagai dasar dan ideologi negara, UUD NRI 1945 sebagai konstitusi negara, Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) sebagai bentuk negara, serta Bhinneka Tunggal Ika sebagai semboyan negara.
Yasum juga menjelaskan tiga peran utama MPR, yakni sebagai Rumah Kebangsaan, Pengawal Konstitusi, dan Penjaga Kedaulatan Rakyat. Melalui ketiga peran tersebut, MPR memiliki tanggung jawab dalam merawat persatuan, mengawal konstitusi, serta menjalankan kewenangan dalam sistem ketatanegaraan.
Dia berharap pemahaman terhadap Empat Pilar tidak berhenti sebagai pengetahuan, tetapi diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, terutama dalam menghargai perbedaan dan menjaga persatuan bangsa.
Editor : EldeJoyosemito
Artikel Terkait
