Yusril menjelaskan, putusan Mahkamah Konstitusi (MK) dan MA terkait persoalan ijazah Gibran telah berkekuatan hukum tetap. Karena itu, menurut dia, tidak tersedia lagi ruang untuk mengajukan gugatan dengan substansi perkara yang sama.
"Enggak ada, enggak ada. Putusan MK itu sudah final. Putusan Mahkamah Agung itu paling PK. Tapi siapa yang mau PK? Mendikdasmen enggak akan PK. Bahkan akan mengeksekusi putusan," ujar Yusril di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (10/11/2026).
Dia juga menyebut Gibran tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan upaya hukum dalam perkara tersebut karena tidak tercatat sebagai pihak tergugat intervensi.
Menurut Yusril, pihak yang menjadi tergugat intervensi memiliki hak untuk mengajukan banding, kasasi, hingga peninjauan kembali (PK). Namun, hak tersebut tidak dimiliki pihak yang tidak terlibat langsung dalam perkara.
"Kalau tidak menjadi pihak, ya enggak bisa berbuat apa-apa," katanya.
Yusril kembali menegaskan bahwa pembuktian melalui PTUN tidak akan mengubah keadaan karena pokok perkara yang dipersoalkan telah diputus oleh MA.
Editor : EldeJoyosemito
Artikel Terkait
