Namun, pernyataan Gibran mengenai arahan Presiden tersebut mendapat bantahan dari Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom), Syahganda Nainggolan.
Syahganda menyatakan Gibran tidak lagi memiliki ruang untuk melanjutkan upaya hukum terkait polemik dokumen pendidikannya melalui PTUN. Dia merujuk pada putusan Mahkamah Konstitusi (MK) dan Mahkamah Agung (MA) yang disebut telah berkekuatan hukum tetap.
Syahganda mengaku telah berkomunikasi dengan Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra, mengenai persoalan tersebut.
"Ya, seolah-olah Pak Gibran itu disayang sama Presiden seperti ayahnya apa segala. Nah, dan kemudian dia mengeklaim bahwa dia disuruh fight. Nah, kemudian Pak Yusril membantah bahwa dia, Gibran tidak punya waktu, tidak punya lagi alasan untuk fight. Jadi itu yang benar," ujar Syahganda dalam keterangannya, Rabu (11/11/2026).
Editor : EldeJoyosemito
Artikel Terkait
