JAKARTA, iNewsPurwokerto.id – Presiden Prabowo Subianto menggelar pertemuan dengan sejumlah pimpinan lembaga legislatif dan menteri di Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (12/11/2026). Salah satu agenda pembahasan adalah tindak lanjut surat pengunduran diri Gibran Rakabuming Raka dari jabatan Wakil Presiden.
Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra mengungkapkan, dirinya mendapat undangan untuk menghadiri pertemuan tersebut pada pukul 13.30 WIB.
Selain sejumlah menteri, pertemuan itu juga dijadwalkan dihadiri pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) dan pimpinan DPR, termasuk Komisi III DPR.
"Saya diberitahu untuk datang ke Istana jam 13.30 hari ini untuk mengadakan pertemuan. Saya dengar juga di samping beberapa menteri juga akan hadir pimpinan MPR dan juga Komisi III DPR atau pimpinan DPR juga," kata Yusril saat tiba di Kompleks Istana Kepresidenan.
Yusril menjelaskan, pertemuan tersebut akan membahas langkah ketatanegaraan setelah Gibran menyampaikan surat pengunduran diri kepada Presiden Prabowo dan MPR.
Menurut dia, surat pengunduran diri tersebut telah disampaikan Gibran kepada kedua lembaga pada Kamis pagi.
"Ya tentu akan membahas tindak lanjut dari pengunduran diri wakil presiden yang tadi pagi sudah disampaikan kepada presiden, dan juga satu surat disampaikan kepada presiden dan satu surat disampaikan kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat," ujarnya.
Yusril mengaku telah membaca salinan surat pengunduran diri Gibran yang ditujukan kepada MPR. Dalam surat tersebut, Gibran menyatakan mengundurkan diri dari jabatan wakil presiden atas kehendaknya sendiri.
Selain menyampaikan keputusan tersebut, Gibran juga meminta MPR memproses pengunduran dirinya dengan mengacu pada ketentuan Pasal 8 Ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945.
Yusril menjelaskan, pasal tersebut mengatur mekanisme pengisian jabatan wakil presiden apabila terjadi kekosongan. MPR memiliki waktu paling lambat 60 hari untuk menggelar sidang guna memilih wakil presiden yang baru dari dua nama calon yang diajukan Presiden.
"Pasal 8 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945 itu mengatakan dalam hal terjadi kekosongan wakil presiden, maka dalam waktu selambat-lambatnya 60 hari Majelis Permusyawaratan Rakyat bersidang untuk memilih wakil presiden yang diusulkan, yang dua orang yang diusulkan oleh presiden," jelasnya.
Karena itu, Yusril menilai pembahasan di Istana diperlukan untuk mengoordinasikan langkah pemerintah dan lembaga negara dalam menindaklanjuti surat pengunduran diri tersebut.
"Jadi saya kira akan membahas masalah ini karena ini merupakan satu ketentuan dari Undang-Undang Dasar sebagai konsekuensi dari mundurnya wakil presiden hari ini," pungkasnya.
Editor : EldeJoyosemito
Artikel Terkait
