Dorong Birokrasi Modern, Percepat Transformasi Digital di Banyumas

Elde Joyosemito
Bupati Banyumas Sadewo Tri Lastiono meminta seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) mengambil peran dalam mempercepat transformasi digital pemerintahan.  (Foto: Pemkab Banyumas)

PURWOKERTO, iNewsPurwokerto.id – Bupati Banyumas Sadewo Tri Lastiono meminta seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) mengambil peran dalam mempercepat transformasi digital pemerintahan. 

Kepemimpinan di setiap perangkat daerah dinilai menjadi faktor penting untuk mendorong perubahan pola kerja birokrasi agar lebih adaptif, inovatif, dan berbasis teknologi.

Hal tersebut disampaikan Sadewo saat membuka Forum Smart City Kabupaten Banyumas 2026 di Oemah Daun Cafe & Resto, Purwokerto, Selasa (17/11/2026). Kegiatan yang diselenggarakan Dinas Komunikasi dan Informatika (Dinkominfo) bersama Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) itu mengangkat tema "Kepemimpinan Digital sebagai Penggerak Terwujudnya Pemerintahan Digital di Kabupaten Banyumas".

Forum tersebut diikuti kepala perangkat daerah atau perwakilannya, direktur rumah sakit umum daerah, camat, dan lurah se-Kabupaten Banyumas. Sejumlah pejabat struktural lainnya mengikuti kegiatan secara daring.

Hadir sebagai narasumber, Muhammad Kevin dari Deputi Bidang Transformasi Digital Pemerintah, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB), yang memaparkan pentingnya kepemimpinan digital dalam membangun pemerintahan berbasis teknologi.

Sadewo mengatakan, keberhasilan transformasi digital tidak cukup hanya mengandalkan ketersediaan infrastruktur dan aplikasi. Perubahan tersebut juga membutuhkan kepemimpinan yang mampu membangun pola pikir, budaya kerja, serta tata kelola pemerintahan yang lebih efektif.

"Keberhasilannya tidak hanya ditentukan oleh ketersediaan teknologi, tetapi juga oleh kemampuan pemimpin dalam membangun pola pikir, budaya kerja, dan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif, inovatif, kolaboratif, serta berorientasi pada hasil," ujarnya.

Dia menegaskan, transformasi digital bukan semata-mata menjadi tugas Dinkominfo dan BKPSDM, melainkan tanggung jawab seluruh perangkat daerah.

"Transformasi digital bukan hanya tanggung jawab Dinkominfo dan BKPSDM, melainkan seluruh perangkat daerah," tegasnya.

Karena itu, Sadewo meminta setiap kepala perangkat daerah, camat, lurah, dan direktur rumah sakit memetakan sekaligus meningkatkan kompetensi digital aparatur sipil negara (ASN). Selain itu, integrasi sistem data dan proses bisnis antarlembaga perlu diperkuat agar tidak terjadi duplikasi aplikasi.

Para pimpinan juga diminta memberikan keteladanan sekaligus memastikan inovasi digital yang telah dikembangkan dapat berjalan secara berkelanjutan.

Sadewo mencontohkan pentingnya koordinasi lintas perangkat daerah dalam penataan pedagang di Jalan Vihara. Penanganan persoalan tersebut melibatkan Dinas Perdagangan, Satuan Polisi Pamong Praja, dan Dinas Pekerjaan Umum.

Di bidang kepegawaian, dia menyebut promosi dan mutasi jabatan kini mulai menerapkan sistem manajemen talenta dengan mempertimbangkan kompetensi aparatur.

Dalam kesempatan itu, Sadewo juga memaparkan capaian penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) di Banyumas. Indeks SPBE daerah tersebut mencapai 4,45 dengan predikat Memuaskan, meningkat dibandingkan 3,39 pada 2023.

Capaian tersebut menempatkan Banyumas di peringkat pertama dari 16 kabupaten/kota di Jawa Tengah dan peringkat keenam dalam kategori kabupaten secara nasional.

"Sementara dalam evaluasi perdana Pemerintah Digital 2026, indeks sementara Banyumas mencapai 2,02. Angka ini sudah berada di atas target RPJMD dan indeks nasional sementara yang sebesar 1,54," kata Sadewo.

Sementara itu, Muhammad Kevin menjelaskan, kepemimpinan digital merupakan kemampuan pejabat dalam mengarahkan sumber daya manusia dan organisasi untuk memanfaatkan teknologi guna meningkatkan kualitas pemerintahan.

Dia mengatakan, pejabat pemerintah tidak cukup hanya memiliki kemampuan mengoperasikan berbagai aplikasi. Pada level tiga, mereka diharapkan mampu menganalisis persoalan dan mengambil keputusan dengan memanfaatkan teknologi digital.

"Pejabat diharapkan mampu menganalisis dan memutuskan, bukan sekadar mengoperasikan aplikasi," jelasnya.

Editor : EldeJoyosemito

Bagikan Artikel Ini
Konten di bawah ini disajikan oleh Advertiser. Jurnalis iNews Network tidak terlibat dalam materi konten ini.
Kanal
Network
Kami membuka kesempatan bagi Anda yang ingin menjadi pebisnis media melalui program iNews.id Network. Klik Lebih Lanjut
MNC Portal
Live TV
MNC Network