Modus lainnya dilakukan dengan memberangkatkan calon pekerja migran menggunakan visa wisata atau transit melalui Batam. Setelah itu, mereka direncanakan diberangkatkan menggunakan kapal laut menuju Malaysia.
Polisi juga menemukan praktik perekrutan calon pekerja migran yang sedang mengikuti pelatihan di lembaga resmi, penggunaan nama lembaga pelatihan kerja tanpa izin, serta penempatan pekerja secara perorangan tanpa memenuhi ketentuan. Salah satu kasus berkaitan dengan penempatan pekerja sebagai anak buah kapal (ABK) kapal ikan Denmark.
Sementara itu, praktik TPPO di dalam negeri ditemukan dalam bentuk eksploitasi seksual, prostitusi daring melalui aplikasi MiChat, hingga perekrutan pekerja di tempat hiburan dan usaha lainnya. Dalam sejumlah kasus, pelaku mengatur tarif dan memotong honor korban untuk memperoleh keuntungan.
Di antara perkara yang diungkap terdapat kasus seorang suami yang diduga mengeksploitasi istrinya dengan menawarkan korban melalui aplikasi MiChat. Polisi juga menangani kasus penjualan bayi oleh ibu kandungnya melalui perantara dengan imbalan Rp6 juta.
Menurut Nunuk, penanganan perdagangan orang tidak cukup hanya dengan menangkap dan memproses pelaku. Upaya pencegahan harus diperkuat agar masyarakat, terutama mereka yang sedang mencari pekerjaan, tidak mudah terjebak dalam praktik perekrutan ilegal.
Selama periode 13–19 November 2026, Polda Jateng bersama jajaran menggelar 10 kegiatan sosialisasi yang diikuti 275 peserta. Edukasi dilakukan antara lain di lingkungan lembaga pelatihan kerja dan sekolah. Petugas juga melaksanakan dua kegiatan pengecekan di bandara dan pelabuhan.
Pencegahan turut dilakukan melalui program Rise and Speak yang digelar di 35 kabupaten/kota di Jawa Tengah. Program tersebut bertujuan membangun keberanian dan kepedulian masyarakat agar bersedia melaporkan tindak pidana yang diketahui atau dialami.
Editor : EldeJoyosemito
Artikel Terkait
