Presiden Jokowo Diminta Segera Tegur Menag Yaqut 

JAKARTA,iNews.id - Presiden Jokowi diminta segera menegur Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas menyusul komentarnya yang menyebut bahwa Kementerian Agama (Kemenag) merupakan hadiah negara untuk Nahdlatul Ulama (NU).

Pernyataan ini disampaikan oleh Gus Yaqut, sapaan akrab Menag, dalam webinar RMI PBNU, Rabu (20/10/2021).

Baca Juga

Menteri Agama Titip Pesan ke Madrasah Bentuk Siswa Kuat Iman dan Berperilaku Moderat  

Mantan Ketua Umum PP Pemuda Muhammadiyah Saleh Partaonan Daulay mengatakan, tidak sepantasnya pernyataan itu disampaikan oleh pejabat negara. 

Selain tidak memiliki landasan historis yang benar, pernyataan itu dapat menimbulkan sikap eksklusivitas di tengah masyarakat. Dikhawatirkan akan mendorong munculnya sekelompok orang tertentu yang merasa lebih hebat dari kelompok lainnya.

"Kalau disebut hadiah bagi NU, terkesan bahwa Gus Yaqut ingin mengatakan bahwa Kementerian Agama hanya milik NU saja. Kelompok lain hanya pelengkap dan bagian yang diatur. Tidak memiliki peran dan partisipasi apa pun dalam konteks membangun kehidupan umat beragama di Indonesia," kata Saleh kepada wartawan, Senin (25/10/2021).

Faktanya, Ketua Fraksi PAN DPR RI ini menjelaskan, ada banyak ormas dan elemen umat Islam yang sama-sama ikut berjuang untuk kemerdekaan dan persatuan Indonesia. Sejatinya, semua kelompok itu sama di mata hukum dan pemerintahan.

"Termasuk dalam hal ini, seluruh umat beragama yang ada di Indonesia. Mereka adalah bagian integral yang tidak bisa dipisahkan dengan sejarah Indonesia," imbuhnya.

Saleh menegaskan, pernyataan seperti ini tentu sangat tidak bijak. Presiden Jokowi diharapkan dapat memberikan teguran dan peringatan. Sebab, pernyataan-pernyataan seperti ini dapat menjadi preseden buruk di kemudian hari. Jika itu terjadi, akan menyisakan banyak persoalan kebangsaan yang tidak mudah diselesaikan.

"Bisa saja akan muncul elemen dan ormas lain yang mengklaim mendapat hadiah kementerian lain. Misalnya, mendapat hadiah Kementerian Pendidikan, Kementerian Kesehatan, Kementerian Sosial, dan lain-lain. Dengan begitu, persoalan akan menjadi pelik dan runyam. Karena itu, klaim-klaim seperti ini harus dihentikan agar semua pihak merasa nyaman dan tidak terganggu. Harus dipastikan bahwa kementerian agama adalah milik semua rakyat," ujar legislator Dapil Sumatera Barat II ini.

Untuk mengakhiri polemik dan kontroversi ini, Saleh mendesak agak Menag Yaqut menyampaikan permohonan maaf atau paling tidak meluruskan mispersepsi yang sempat muncul di tengah masyarakat.

"Itu tidak akan mengurangi apa pun. Justru, bisa menaikkan wibawa dan sikap kenegarawanan," katanya.

Sejalan dengan itu, dia menambahkan, Menag perlu bekerja lebih sungguh-sungguh mengurus persoalan umat. Akan lebih produktif, jika energi yang ada dipergunakan untuk memperbaiki kualitas pendidikan agama, kualitas pelayanan haji, peningkatan toleransi dan hubungan antar/intra umat beragama, dan banyak lagi aspek kehidupan keagamaan lainnya.

"Pejabat publik semestinya menghindari wacana, narasi, dan perdebatan yang tidak perlu. Sebaliknya, para pejabat publik harus berdiri di barisan terdepan untuk merangkul seluruh komponen anak bangsa," kata Saleh.

Editor : Vitrianda Hilba SiregarEditor Jakarta