KH Miftahul Akhyar Temui 27 PWNU se-Indonesia yang Minta Muktamar Digelar Desember

JAKARTA,iNews.id - KH Miftahul Akhyar selaku Rais Aam PBNU menerima sebanyak 27 Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) se-Indonesia di Kantor PBNU Pusat di Jalan Kramat Raya, Jakarta, Senin (29/11/2021). 

Khatib Syuriah PWNU Jatim KH Syafruddin mewakili 27 PWNU menyampaikan maksud kedatangannya untuk memberikan aspirasi atas tarik ulurnya jadwal pelaksanaan Muktamar ke-34 NU. 

"Namun sayang perintah ini terjadi tarik ulur tidak segera direspons oleh jajaran pengurus PBNU maupun panitia maka kami dari PBNU merasa gelisah Kiai. Ya datanglah secara mendadak, Alhamdulillah hadir 27 pengurus PBNU seluruh Indonesia memutuskan untuk mendukung surat perintah dari Rais Aam bawah Muktamar dilaksanakan pada tanggal 17 Desember," ujar Syafruddin.

Dalam kunjungannya, Syafruddin menyampaikan tiga sikap bersama 27 PWNU yang langsung didengarkan oleh Rais Aam PBNU KH Miftahul Akhyar. Pertama, soal kebijakan pemerintah untuk menerapkan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) Level 3 pada tanggal 24 Desember 2021 sampai dengan tanggal 2 Januari 2022.

Pihaknya menilai pelaksanaan Muktamar ke-34 NU yang dijadwalkan pada 23-25 Desember 2021 seharunya dapat dijadwal ulang. 

"Maka kami 27 PWNU menyatakan mendukung dan siap laksanakan sepenuhnya surat perintah pejabat Rais Aam PBNU KH Miftahul Akhyar. Kemudian kepada panitia Muktamar ke-34 NU Nomor 4272/AII03/11/2021 tanggal 25 November 2021 perihal pelaksanaan Muktamar agar menyelenggarakan Muktamar pada tanggal 17 Desember 2021," jelasnya.

Kedua, 27 PWNU se-Indonesia bersepakat mendukung berkomitmen dan siap melaksanakan Muktamar ke-34 NU yang damai sejuk dan membahagiakan. Ketiga, memohon kepada PBNU dan segenap panitia untuk menyelenggarakan Muktamar ke-34 NU pada tanggal 17-19 Desember 2021 dengan sebaik-baiknya. 

"Demikian pernyataan bersama ini kami buat dengan penuh tanggung jawab dengan senantiasa bertawakal kepada Allah SWT. Hal ini agar NU secepatnya berproses agar tidak terjadi delegitimasi. Saya khawatir kalau lebih dari 2021 ini dengan sendirinya terjadi demisioner kekosongan," tutur dia.

Editor : Vitrianda Hilba SiregarEditor Jakarta