Produk UMKM ber-SNI, Luhut : Legitimasi Atas Kualitas Produk

PURWOKERTO, iNews.id - Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi RI (Menko Marves), Luhut Binsar Panjaitan membuka Peluncuran Etalase Digital Produk UMKM ber- Standar Nasional Indonesia (SNI). Peluncuran platform ini menjadi solusi dalam pengembangan sektor UMKM nasional di pasar global.

"Tembusnya produk UMKM nasional di pasar global merupakan salah satu cita-cita Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia (Gernas BBI) sebagai program yang bertujuan mendorong pertumbuhan ekonomi nasional melalui pendampingan UMKM," kata Luhut saat peluncuran Etalase Digital Produk UMKM ber-SNI secara daring di Jakarta, dalam pesan tertulis yang diterima iNews Purwokerto, Selasa (30/11/2021).

Baca Juga

BI Segera Gelar Karya Kreatif Serayu, Ini Acara Lengkapnya

Untuk mencapainya, lanjut dia diperlukan keselarasan atas kualitas produk dan jasa yang dihasilkan dengan standar dari masing-masing segmentasi pasar. Maka penerapan SNI merupakan salah satu solusi legitimasi kualitas produk UMKM.

"Oleh karena itu, penerapan SNI menjadi salah satu solusi yang dapat diterapkan untuk menjawab tantangan dalam pengembangan sektor UMKM, yakni legitimasi atas kualitas produk UMKM," ujarnya.

Hal ini bersifat krusial, sebab dengan ditetapkannya standar maka akan menjadi acuan bagi para pelaku UMKM untuk terus meningkatkan kualitas dan kreativitasnya.

Luhut mengungkapkan salah satu poin penting dalam penguatan UMKM adalah ketersediaan sarana dan prasarana. Semakin gencar produk-produk UMKM nasional dipromosikan, maka akan semakin besar pula peluang produk UMKM tersebut dikenal lebih luas. 

“Saya berharap diluncurkannya Etalase Digital Produk UMKM ber-SNI pada hari ini akan berkontribusi meningkatkan perhatian dan antusiasme untuk mendukung UMKM nasional,” pungkas Luhut.

Sementara menurut Kepala Badan Standarisasi Nasional (BSN), Kukuh S. Achmad mengatakan, Platform ini akan menjadi sarana pemasaran digital bagi produk UMKM ber-SNI yang akan terkoneksi dengan program pemerintah seperti Bangga Buatan Indonesia (BBI) dan Bela Pengadaan. 

Saat ini sendiri, jumlah UMKM di Indonesia mencapai sekitar 65 juta. Kontribusi UMKM sangat penting dalam menyokong perekonomian Indonesia dimana UMKM memberikan kontribusi 60% dari total PDB Indonesia dan menyerap 97% atau sekitar 120 juta tenaga kerja. 

“Meskipun demikian, UMKM Indonesia masih menghadapi permasalahan yang kompleks. Daya saing produk UMKM masih harus ditingkatkan. Banyak produk UMKM yang masih kalah bersaing dengan produk impor baik dari sisi harga maupun kualitas,” ujar Kukuh.K

Kukuh mencontohkan, UMKM terkadang kesulitan menembus pasar ekspor. Hal ini disebabkan karena adanya berbagai kendala diantaranya minimnya pengetahuan tentang informasi pasar luar negeri, kualitas produk belum memenuhi standar, kapasitas produksi tidak kontinyu, biaya sertifikasi yang tidak murah, kemampuan SDM masih rendah, dan kendala lainnya. 

Oleh karenanya, BSN sebagai Lembaga Pemerintah Non Kementerian yang bertanggung jawab di bidang standardisasi dan penilaian kesesuaian, berkontribusi meningkatkan daya saing produk UMKM melalui pembinaan penerapan dan fasilitasi sertifikasi SNI. 

“Dengan sertifikat SNI yang diperoleh, UMKM menjadi lebih percaya diri dalam menjalankan usahanya dan kepercayaan pelanggan meningkat yang pada akhirnya meningkatkan penjualannya,” kata Kukuh. 

“Produk UMKM yang sudah mendapat sertifikasi SNI terbukti mampu meningkatkan keberterimaan di pasar nasional maupun global,” tambahnya.

Etalase Digital Produk UMKM ber-SNI yang diluncurkan oleh BSN ini merupakan salah satu kontribusi BSN untuk UMKM. Platform digital ini dikembangkan sebagai etalase produk UMKM Indonesia yang telah memenuhi persyaratan SNI sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Kukuh mengatakan, platform digital ini juga merespon era dimana gelombang Revolusi Industri 4.0 telah membawa perubahan fundamental pada berbagai tatanan kehidupan global. Terjadinya peningkatan yang sangat cepat pemanfaatan Artificial Intelligence (AI), Internet of Things, Human-Machine Interface, dan merebaknya fenomena sharing economy. 

“Pemanfaatan teknologi informasi telah mendisrupsi berbagai kegiatan manusia, termasuk dalam transaksi perdagangan. Kegiatan perdagangan menjadi sangat terbuka lebar termasuk bagi UMKM,” jelas Kukuh.

Para pelaku UMKM pun telah memanfaatkan platform sosial media dan marketplace untuk mempromosikan produk yang dihasilkan. Hingga saat ini diperkirakan baru 15,9 juta atau sekitar 24% dari 65 juta pelaku UMKM yang telah memanfaatkan integrasi menuju teknologi digital. Dan ini harus ditingkatkan lagi.

Dengan gambaran di atas maka Etalase Digital Produk UMKM ber-SNI merupakan bentuk dukungan pemerintah bagi para pelaku UMKM yang telah menghasilkan barang dan atau jasa yang telah memenuhi SNI untuk mempromosikan produknya yang setiap waktu dapat diakses oleh calon pembeli dalam negeri maupun luar negeri.

Dalam peluncuran ini juga dihadiri Menteri Badan Usaha Milik Negara RI, Erick Thohir; serta Menteri Koperasi dan UKM RI, Teten Masduki. Kegiatan ini juga dirangkaikan dengan penyerahan sertifikat SNI secara virtual kepada 52 pelaku UMKM yang sudah berhasil mendapatkan Sertifikat SNI produk, sertifikat sistem manajemen SNI ISO 9001 dan sertifikat HACCP.

UMKM ini diantaranya berasal dari Propinsi Aceh, Sumatera Utara, Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Sumatera Barat, Lampung, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, DIY, Bali, Sulawesi Selatan, Sulawesi Utara, Maluku, dan NTT.

Editor : Arbi Anugrah