Presiden Uni Emirat Arab Marah PM Israel Mau Minjam Dana, Sheikh Mohammed: Mintalah ke Ukraina

ABU DHABI, iNews.id - Israel memang tidak punya malu dan tidak tahu diri. Sudah menghancurkan Gaza dan membunuh 22 ribu warga Gaza, Perdana Menteri (PM) Israel Benjamin Netanyahu mengajukan pinjaman ke Presiden Uni Emirat Arab (UEA) Sheikh Mohammed bin Zayed.

Netanyahu mengajukan pinjaman tersebut, untuk membayar tunjangan karyawan yang berasal dari Palestina (Tepi Barat) yang dia larang masuk ke Israel.

Menurut laporan Axios, Sheikh Mohammed mengatakan kepada pemimpin Zionis Israel supaya meminta bantuan uang kepada Presiden Ukraina, Volodymyr Zelensky yang memiliki dana besar. 

Laporan media Amerika Serikat (AS) itu menyebutkan bahwa Netanyahu mendekati Sheikh Mohammed beberapa minggu yang lalu dan memintanya untuk membayar tunjangan pengangguran kepada lebih dari 100.000 penduduk Palestina di Tepi Barat yang tidak dapat melakukan perjalanan kerja ke Israel sejak bulan Oktober. 

Sheikh Mohammed terkejut dengan permintaan Netanyahu. Dia menegaskan, bahwa Netanyahu sendiri yang menciptakan masalah dengan melarang para pekerja tersebut melakukan perjalanan antara wilayah Palestina dan Israel, dia menolak untuk memberikan uang. 

“Mintalah uang kepada Zelensky,” kesal pemimpin Arab tersebut, sebagaimana ditirukan sumber Israel, sebagaimana dilansir RT, Selasa (9/1/2024).

"Presiden Ukraina mendapat banyak uang dari banyak negara jadi mungkin dia bisa membantu," lanjut Sheikh Mohammed kepada Netanyahu. 

Seorang pejabat UEA mengatakan terlepas dari kenyataan bahwa Israel memiliki hubungan diplomatik dan militer yang erat dengan UEA, gagasan bahwa negara-negara Arab akan datang untuk membangun kembali dan membayar tagihan atas apa yang terjadi saat ini hanyalah angan-angan.

Keputusan Netanyahu untuk mendekati Abu Dhabi tampaknya merupakan keputusan yang putus asa. Tak lama setelah larangan perjalanan diberlakukan, Kementerian Pertahanan Israel merekomendasikan agar sejumlah pekerja Palestina diizinkan masuk ke Israel, untuk mencegah keruntuhan perekonomian Tepi Barat dan potensi kekerasan yang mungkin terjadi setelahnya. 

Menurut laporan Axios, meskipun ada tekanan dari Kementerian Pertahanan dan badan intelijen Shin Bet, Netanyahu menolak untuk membawa masalah ini ke pemungutan suara di kabinet keamanannya setelah Smotrich—yang berasal dari pemukiman ilegal Yahudi di Tepi Barat—dan beberapa menteri sayap kanan lainnya mengancam akan mengundurkan diri dan meruntuhkan pemerintahannya.

Tepi Barat dikelola oleh pemerintahan boneka Otoritas Palestina (PA) yang dikendalikan Israel dan Barat, bukan Hamas. Makanya terhindar dari pemboman dan kehancuran besar-besaran oleh militer Israel.

Meski Tepi Barat dikelola  pemerintahan boneka Otoritas Palestina, namun warganya tidak tunduk dan patuh kepada mereka. Bentrokan sporadis terus terjadi di Tepi Barat, telah merenggut nyawa 330 warga Palestina dan beberapa lusin warga Israel di wilayah tersebut sejak bulan Oktober 2023 lalu. Laporan lain dari Channel 12 menyebutkan, bahwa wilayah Tepi Barat berada di ambang eskalasi besar.

Editor : Sazili MustofaEditor Jakarta