3 Kabupaten Wilayah Kerja BPJS Kesehatan Cabang Purwokerto Raih UHC, Dapat Penghargaan

PURWOKERTO, iNewsPurwokerto.id-BPJS Kesehatan Cabang Purwokerto mengapresiasi tiga kabupaten di wilayah kerjanya yakni Banyumas, Cilacap dan Purbalingga telah berhasil meraih predikat Universal Health Coverage (UHC). Ketiga kabupaten mendapat penghargaan yang langsung diberikan di Jakarta.

Kepala Bagian Kepesertaan BPJS Kesehatan Cabang Purwokerto Dita Utaminingsih mengatakan tiga kabupaten di wilayah kerjanya sudah meraih predikat UHC.

Baca Juga

Layani Kebutuhan, BPJS Kesehatan Purwokerto Hadirkan Beragam Kanal Layanan

"Di Banyumas, sampai 1 Agustus 2024, sebanyak 1.828.423 jiwa atau 98,45% dari total penduduk telah terdaftar sebagai peserta JKN. Cakupan Kepesertaan JKN ini terdiri dari 954.632 jiwa terdaftar sebagai peserta segmen Penerima Bantuan Iuran - Jaminan Kesehatan (PBI-JK), 181.382 sebagai peserta segmen Pekerja Bukan Penerima Upah Pemerintah Daerah (PBPU Pemda), 385.904 jiwa sebagai peserta segmen Pekerja Penerima Upah (PPU), 257.892 jiwa sebagai peserta segmen PBPU atau peserta mandiri, dan 48.613 jiwa sebagai peserta segmen Bukan Pekerja,"jelasnya pada Kamis (8/8/2024).

Sedangkan di Purbalingga, sampai 1 Agustus 2024, sebanyak 1.052.916 jiwa atau 100% dari total penduduk sudah menjadi peserta JKN. "Cakupan Kepesertaan JKN ini terdiri dari 657.682 jiwa terdaftar sebagai peserta segmen Penerima Bantuan Iuran – Jaminan Kesehatan (PBI-JK), 81.731 sebagai peserta segmen Pekerja Bukan Penerima Upah Pemerintah Daerah (PBPU Pemda), 204.368 jiwa sebagai peserta segmen Pekerja Penerima Upah (PPU), 89.111 jiwa sebagai peserta segmen PBPU atau peserta mandiri, dan 20.024 jiwa sebagai peserta segmen Bukan Pekerja,"ujarnya.

Sementara di Cilacap, hingga 1 Agustus 2024, sebanyak 2.012.702 jiwa atau 99,02% dari total penduduk telah terdaftar sebagai peserta JKN. "Cakupan Kepesertaan JKN ini terdiri dari 938.391 jiwa terdaftar sebagai peserta segmen Penerima Bantuan Iuran – Jaminan Kesehatan (PBI-JK), 376.230 sebagai peserta segmen Pekerja Bukan Penerima Upah Pemerintah Daerah (PBPU Pemda), 368.521 jiwa sebagai peserta segmen Pekerja Penerima Upah (PPU), 297.615 jiwa sebagai peserta segmen PBPU atau peserta mandiri, dan 31.945 jiwa sebagai peserta segmen Bukan Pekerja,"ujarnya.

Baca Juga

Program JKN Lindungi Buah Hati Nuri Kasrini

Para kepala daerah dari 33 provinsi dan 460 kabupaten/kota di Indonesia yang telah berhasil meraih UHC mendapat penghargaan dan diserahkan oleh Wakil Presiden Republik Indonesia, Ma'ruf Amin. Penghargaan ini diberikan dalam acara UHC Awards, sebagai bentuk apresiasi atas komitmen pemerintah daerah dalam mendaftarkan penduduknya pada Program JKN.

Wapres menyampaikan rasa terima kasihnya kepada seluruh pemerintah daerah yang telah menunjukkan komitmen tinggi dalam mendukung Program JKN. Pencapaian UHC di berbagai daerah ini menunjukkan komitmen negara dalam memberikan jaminan kesehatan bagi masyarakat Indonesia.

Selain itu, Indonesia juga mendapat pengakuan internasional dari International Social Security Association (ISSA). Penghargaan tersebut diserahkan oleh Presiden ISSA, Mohammed Azman, sebagai bentuk apresiasi atas keberhasilan Indonesia dalam mencapai UHC. Penghargaan ini semakin mengukuhkan posisi Indonesia di kancah global sebagai negara yang serius dalam perlindungan jaminan kesehatan.

Baca Juga

Semakin Dekat dengan Masyarakat Purwokerto Melalui Layanan BPJS Keliling

Direktur Utama BPJS Kesehatan, Ghufron Mukti, dalam sambutannya juga mengungkapkan rasa terima kasihnya kepada seluruh kepala daerah atas kesuksesan Program JKN. Dirinya juga menambahkan, bahwa capaian UHC di berbagai daerah merupakan bentuk implementasi pelaksanaan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2022 tentang Optimalisasi Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).

“Jumlah kepesertaan JKN per 1 Agustus 2024 telah mencapai 276.520.647 jiwa, atau 98,15 persen dari total penduduk di Indonesia. Pencapaian ini bukan hanya tentang jumlah kepesertaan, tetapi juga memastikan seluruh penduduk memiliki akses terhadap layanan kesehatan,” jelas Ghufron. 

Untuk memastikan akses layanan kesehatan tersebut, per 1 Agustus 2024 BPJS Kesehatan telah bekerja sama dengan 23.205 Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) dan 3.129 Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjutan (FKRTL). Selain itu, BPJS Kesehatan juga memberikan pelayanan bagi masyarakat di Daerah Belum Tersedia Fasilitas Kesehatan Memenuhi Syarat (DBTFMS), di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T), salah satunya melalui kerja sama dengan rumah sakit terapung.

Baca Juga

Polresta Banyumas Pastikan Pemohon SKCK Terlindungi JKN Aktif

"Sejak awal pelaksanaan Program JKN, BPJS Kesehatan terus mengalami peningkatan baik dari sisi penerimaan iuran maupun pemanfaatan layanan. Pada 2014, BPJS Kesehatan menerima iuran sebesar Rp40,7 triliun, sementara pada tahun 2023 jumlahnya meningkat menjadi Rp151,7 triliun dengan kolektibilitas iuran mencapai 98,62%," terang Ghufron.

Ghufron juga mengungkapkan bahwa pada tahun 2023, BPJS Kesehatan telah menggelontorkan Rp34,7 triliun untuk membayar pelayanan kesehatan 29,7 juta kasus penyakit berbiaya katastropik.

Dengan adanya aplikasi Mobile JKN menyediakan berbagai fitur dalam mempermudah layanan administrasi JKN, seperti pendaftaran bagi peserta mandiri, perubahan FKTP, skrining riwayat kesehatan, konsultasi dengan dokter di FKTP, hingga pencarian fasilitas kesehatan terdekat.

Baca Juga

Kisah Saripah yang Cuci Darah dengan JKN Ditanggung Pemerintah

"Fitur Antrean Online juga memungkinkan peserta untuk mengambil nomor antrean secara praktis, memudahkan akses layanan JKN tanpa harus menunggu lama," kata Ghufron.

Selain itu, Ghufron menuturkan fitur i-Care JKN, yang memungkinkan peserta JKN dan dokter di fasilitas kesehatan mengetahui riwayat kunjungan, obat yang diberikan, hingga tindakan yang pernah dijalani. Dengan demikian, dokter dapat memberikan tindakan yang cepat dan tepat bagi peserta JKN.

"Pada 2014, tercatat 92,3 juta pemanfaatan per tahun, sementara pada tahun 2023 angkanya meningkat menjadi 606,7 juta pemanfaatan, atau sekitar 1,7 juta pemanfaatan layanan setiap harinya. Hal ini menunjukkan bahwa semakin banyak masyarakat yang percaya dengan Program JKN," tandas Ghufron.

Menurutnya, mengelola jaminan kesehatan bagi ratusan juta jiwa penduduk Indonesia bukanlah tugas yang mudah, mengingat ekosistem JKN yang kompleks dan ekspektasi masyarakat yang terus meningkat. Dengan Program JKN, diharapkan kualitas hidup masyarakat Indonesia semakin baik.
 

Editor : EldeJoyosemito