Peringkat Kedua MCP Nasional, KPK Apresiasi Pemkab Purbalingga

PURBALINGGA, iNewsPurwokerto.id - Berbagai langkah strategis pencegahan korupsi dibahas Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Purbalingga bersama Direktorat Koordinasi dan Supervisi Wilayah III KPK RI. Rapat yang bertujuan monitoring dan evaluasi (monev) ini dilakukan di Operation Room Graha Adiguna, Kamis (10/10/2024).

Sekretaris Daerah (Sekda) Purbalingga, Herni Sulasti, mengatakan jika kunjungan tim KPK ke Purbalingga memiliki agenda untuk pemantauan capaian Monitoring Center of Prevention (MCP), lalu rencana aksi Survei Penilaian Integritas (SPI). Selain itu agenda lainnya adalah penataan Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB), hingga tindak lanjut temuan hasil pemeriksaan BPK 2023, dan penyelamatan keuangan daerah.

Baca Juga

Panwaslu di Purbalingga Berhasil Cegah Pelanggaran Netralitas Perangkat Desa

"Alhamdulillah, pencapaian MCP Kabupaten Purbalingga sampai dengan bulan Oktober berada di peringkat kedua nasional dan Jawa Tengah. Peringkat ini menunjukkan komitmen kami dalam menyelenggarakan pemerintahan yang bersih dari KKN," kata Herni dalam keterangannya.

Terkait penataan MBLB, Herni mengungkapkan jika KPK ikut mengawal perizinan hingga pemungutan pajak MBLB di Purbalingga.

"Pemerintah Kabupaten Purbalingga menyambut baik atas komitmen dari KPK untuk bersama-sama dengan pemerintah menyelesaikan permasalahan MBLB di daerah, khususnya Purbalingga," tambahnya.

Baca Juga

Gadaikan Motor Demi Beli Sabu, Tukang Parkir di Banjarnegara Diamankan Polisi

Menurut Tri Desa Adi Nurcahyo, anggota Tim Satgas 3.1 Direktorat Koordinasi dan Supervisi Wilayah III KPK, mengatakan pencapaian MCP Purbalingga pada tahun sebelumnya mencapai 95 poin, dan berada diurutan kedua se-Jawa Tengah.

"Selain MCP, kami juga memantau rencana aksi tindak lanjut dari Survei Penilaian Integritas (SPI), di mana hasil survei itu membantu mengidentifikasi titik rawan yang perlu perbaikan," ujar Tri yang melihat jika Pemkab Purbalingga telah membuat rencana aksi untuk menutup celah korupsi dan mengurangi risiko korupsi.

Sementara menurut Plt. Bupati Purbalingga, Sudono, berharap agar KPK juga bisa memberikan solusi atas kesalahan yang mungkin terjadi dalam proses pemerintahan.

Baca Juga

Hari Batik Nasional, Perajin Purbalingga Gelar Pameran dan Membatik di Atas Kain Sepanjang 36 Meter

"Saya berharap KPK dapat memberikan solusi untuk perbaikan kinerja agar tidak ada ruang untuk korupsi di Purbalingga," ungkapnya.

Editor : Arbi Anugrah