Menteri Sosial Gus Ipul: Sinergi dan Data Akurat Kunci Pengentasan Kemiskinan

PURWOKERTO, iNewsPurwokerto.id – Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau yang akrab disapa Gus Ipul dan Wakil Menteri Sosial Agus Jabo Priyono melakukan kunjungan kerja ke Kabupaten Banyumas pada Sabtu (1/2/2025). Dalam pertemuan yang berlangsung di Pendopo Bupati Banyumas, ia berdialog dengan para pilar sosial guna memperkuat strategi pengentasan kemiskinan secara kolaboratif.

“Kita harus menyamakan langkah dan pola kerja baru agar lebih efektif. Saya dan Pak Wamen akan terus turun langsung untuk bertemu para pendamping sosial karena mereka adalah ujung tombak. Mereka harus memahami tugasnya dan memiliki target yang jelas, sesuai arahan Presiden,” ujar Gus Ipul usai berdialog bersama pilar-pilar sosial di Pendopo Bupati Kabupaten Banyumas, Sabtu.

Baca Juga

PMI Banyumas Gelar Silaturahmi Pendonor dan Penggerak Donor Darah

Ia menekankan pentingnya pembaruan data penerima bantuan sosial agar intervensi pemerintah benar-benar tepat sasaran. Menurutnya, semua kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah harus mengacu pada satu data tunggal yang akan mulai direalisasikan tahun ini.

“Jika data terbaru sudah tersedia dalam waktu dekat, bisa saja triwulan pertama kita sudah menggunakannya. Namun, jika ada masyarakat yang belum masuk daftar penerima, harap bersabar. Mereka akan menjalani asesmen ulang agar tidak ada ketidaktepatan sasaran,” tambahnya.

Untuk memastikan keakuratan data, Gus Ipul menjelaskan adanya dua jalur perbaikan data. Pertama, melalui jalur resmi dari tingkat RT/RW, kelurahan, hingga bupati. Kedua, melalui aplikasi Cek Bansos yang memungkinkan masyarakat untuk ikut mengoreksi dan mengevaluasi penerima bantuan.

Baca Juga

Laporan dan Pengeluaran Dana Kampanye Paslon, Bawaslu Banyumas Pastikan Sesuai Aturan

Terkait program satu pendamping sosial bertanggung jawab mengentaskan 10 orang miskin, Gus Ipul menegaskan bahwa setiap program pemerintah harus memiliki target yang jelas.

“Setiap dana yang dikeluarkan pemerintah harus bisa diukur manfaat dan dampaknya. Pendamping sosial tidak boleh bekerja sendiri-sendiri, mereka harus melibatkan bupati dan wali kota agar ada koordinasi yang baik,” katanya.

Gus Ipul menyoroti bahwa kemiskinan ekstrem dan kemiskinan masih menjadi tantangan di berbagai daerah. Berdasarkan standar Badan Pusat Statistik (BPS), seseorang dikategorikan miskin jika pengeluarannya per kapita di bawah Rp600 ribu per bulan. Sementara itu, kemiskinan ekstrem didefinisikan dengan pengeluaran di bawah Rp400 ribu per bulan.

Baca Juga

Hasil Final: Lawan Kotak Kosong, Sadewo-Lintarti Menang 59,44% Suara

“Target Presiden jelas, di tahun 2029 angka kemiskinan harus turun di bawah 5 persen, dan kemiskinan ekstrem harus mencapai 0 persen pada 2026. Ini butuh kerja keras dan sinergi semua pihak,” tegasnya.

Penjabat (Pj) Bupati Banyumas, Iwanuddin Iskandar, mengklaim bahwa tingkat kemiskinan ekstrem di wilayahnya sudah semakin menipis.

“Data terakhir menunjukkan ada sekitar 19 ribu kepala keluarga (KK) miskin. Namun, setelah berbagai program intervensi, angka ini sudah menurun hingga 20 persen,” ujarnya.

Baca Juga

5 Desa di Banyumas Gelar Umbul Doa dan Yasinan untuk Pilkada yang Damai

Ia menegaskan bahwa ke depan, tidak akan ada perbedaan data antara pemerintah pusat dan daerah. Semua pihak akan menggunakan satu data yang dikonsolidasikan oleh pemerintah pusat.

“Jangan sampai nanti ada tumpang tindih data. Pemerintah daerah tetap melaporkan kondisi terbaru, tapi rujukan utama tetap data pusat,” jelasnya.

Selain bantuan dari pemerintah pusat dan provinsi, Pemkab Banyumas juga melakukan berbagai upaya lain dalam menanggulangi kemiskinan. Salah satunya adalah program ASN bersedekah serta pemanfaatan dana Corporate Social Responsibility (CSR) dan Baznas.

Baca Juga

Sadewo Tri Lastiono Dikukuhkan Jadi Ketua Yayasan Amanah Nusantara Peduli

“Kami tidak hanya mengandalkan dana APBN atau APBD, tetapi juga melibatkan berbagai sumber lain agar upaya pengentasan kemiskinan lebih maksimal,” pungkasnya.

Editor : Arbi Anugrah