JAKARTA, iNewsPurwokerto.id - Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) menegaskan komitmennya dalam menjaga kualitas pendidikan nasional, meskipun menghadapi penyesuaian anggaran pada tahun 2025. Program Indonesia Pintar (PIP) untuk siswa SD, SMP, SMA, dan SMK serta tunjangan bagi guru non-ASN di sekolah negeri maupun swasta dipastikan tetap berjalan sesuai rencana.
Selain itu, gaji dan tunjangan pegawai di lingkungan Kemendikdasmen akan tetap dibayarkan penuh, dan program Pendidikan Profesi Guru (PPG) juga akan dilaksanakan sebagaimana yang telah dijadwalkan. Hal ini disampaikan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu’ti dalam Rapat Kerja bersama Komisi X DPR RI di Jakarta, Rabu (12/2) kemarin.
Dalam rapat tersebut, Mendikdasmen mengungkapkan bahwa anggaran Kemendikdasmen mengalami penyesuaian dari Rp33,5 triliun menjadi Rp26,27 triliun. Pengurangan ini sejalan dengan kebijakan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang efisiensi belanja dalam pelaksanaan APBN dan APBD.
Meski terjadi pemangkasan anggaran, Mendikdasmen menegaskan bahwa program pendidikan prioritas tetap menjadi perhatian utama. “Langkah ini tetap memperhatikan keberlanjutan program pendidikan dan kesejahteraan tenaga pendidik,” tegas Abdul Mu’ti dalam keterangannya, Kamis (13/2/2025).
Ia juga memastikan bahwa efisiensi anggaran tidak akan mengganggu layanan utama di Kemendikdasmen, termasuk di Unit Pelaksana Teknis (UPT) di daerah. Sejumlah program prioritas yang tetap berjalan seperti peningkatan pendidikan vokasi untuk menghasilkan lulusan siap kerja, perlindungan dan pengembangan bahasa daerah agar tetap lestari, akreditasi sekolah guna menjamin mutu pendidikan, serta pelaksanaan Tes Kemampuan Akademik (TKA) yang akan diselenggarakan pada November 2025.
Sementara itu, anggaran untuk pembangunan dan revitalisasi sekolah masih dalam tahap pembahasan dan menunggu penyelesaian Instruksi Presiden terkait alokasi dana.
Ketua Komisi X DPR RI, Hetifah Sjaifudian, mengapresiasi langkah Kemendikdasmen dalam menjaga program prioritas tetap berjalan di tengah efisiensi anggaran. Ia menegaskan bahwa belanja pegawai, bantuan sosial, dan kontrak program yang sudah berjalan tidak terkena pemotongan.
"Belanja untuk ASN tetap aman, PIP dan program prioritas presiden sudah dialokasikan. Ini langkah yang patut diapresiasi, ujarnya.
Hal senada juga disampaikan Anggota Komisi X DPR RI, Muhammad Nur, yang menegaskan bahwa pemerintah berkewajiban menjamin akses pendidikan yang adil dan merata sesuai amanat konstitusi. Ia mengapresiasi langkah kementerian dalam mempertahankan anggaran untuk para guru dan berharap Presiden menyetujui penambahan dana pendidikan.
"Saya sangat mengapresiasi perjuangan Kemendikdasmen dalam mengutamakan kesejahteraan guru, karena ini adalah prioritas utama," ujarnya.
Untuk memastikan penggunaan anggaran yang optimal, Kemendikdasmen menerapkan berbagai strategi efisiensi tanpa mengorbankan kualitas layanan pendidikan. Sekretaris Jenderal (Sesjen) Kemendikdasmen, Suharti, menjelaskan bahwa beberapa kegiatan akan dialihkan ke format daring, seperti lomba-lomba pendidikan dan pelatihan guru, sebagaimana yang diterapkan selama pandemi Covid-19.
Selain itu, sebagai bagian dari budaya hidup sederhana, Menteri, Wakil Menteri, dan pejabat eselon I di Kemendikdasmen diwajibkan menggunakan kelas ekonomi untuk perjalanan dinas sebagai bentuk penghematan.
"Pak Menteri meminta budaya hidup sederhana diterapkan di Kementerian, termasuk agar semua penerbangan menggunakan kelas ekonomi, tidak terkecuali untuk Menteri, Wakil Menteri, dan pejabat eselon I,” jelasnya.
Editor : Arbi Anugrah