Bupati Banyumas Cerita Blak-blakan di Balik Keikutsertaan Retreat di Magelang

PURWOKERTO, iNewsPurwokerto.id — Bupati Banyumas Sadewo Tri Lastiono blak-blakan bercerita di balik drama retreat, khususnya untuk para kepala daerah dari PDIP.
Ternyata, meski tidak masuk ke Akmil Magelang, sejak Jumat (21/2/2025), ia sudah berada di Magelang. Namun, karena ada perintah dari Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri, mereka belum bisa bergabung ke Akmil.
Lalu, selama beberapa hari, kegiatannya apa? "Kami standby di Magelang. Selama menunggu instruksi selanjutnya, tetap ada kegiatan diskusi-diskusi. Bahkan, meski tidak masuk ke Akmil, materi juga diberikan, dan komunikasi dengan pihak Kemendagri berjalan baik. Jadi, ya belajar dari luar," kata Sadewo saat dihubungi via telepon pada Selasa (25/2/2025) pagi.
Menurutnya, setelah melalui proses diskusi yang intensif, akhirnya ada lampu hijau bagi kepala daerah kader PDIP untuk bergabung mengikuti retreat pada Minggu (23/2/2025) malam. Setelah itu, sejak Senin (24/2/2025), seluruh kepala daerah dari PDIP telah mengikuti retreat.
"Bahkan pada Senin malam, setelah retreat, kami para kepala daerah dari 35 kabupaten/kota mengadakan pertemuan dengan Pak Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi. Dalam pertemuan santai tersebut, kami berdiskusi terkait pembangunan di Jawa Tengah. Beliau berpesan, pertarungan politik sudah selesai, dan saatnya berjuang untuk rakyat serta harus kompak," katanya.
Ketika ditanyakan apakah keterlambatan kepala daerah dalam mengikuti retreat akan mengganggu hubungan pusat dengan daerah, Sadewo mengatakan bahwa tidak ada konsekuensi atas keterlambatan tersebut.
"Yang pasti memang tidak ada sanksi, apalagi terganggunya hubungan pusat dengan daerah. Tidak ada," tegasnya.
Sadewo mengakui bahwa retreat bermanfaat bagi para kepala daerah. Baginya, salah satu yang penting adalah pengelolaan keuangan daerah. "Materinya banyak, seperti masalah kebangsaan dan pengelolaan keuangan daerah," ujarnya.
Khusus pengelolaan keuangan daerah, bupati dan wali kota diberikan pemahaman mendalam, sehingga kekhawatiran yang selama ini ada bisa dijawab secara tuntas. "Menurut saya, ini penting, karena sering kali kepala daerah khawatir terkait pengelolaan keuangan daerah," tandasnya.
Editor : EldeJoyosemito