Begini Modus Licik Kasus Korupsi Pertamina dengan Kerugian Rp193,7 Triliun

JAKARTA, iNewsPurwokerto.id-Direktur Utama PT Pertamina Patra Niaga, Riva Siahaan, resmi ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang periode 2018–2023. 

Kejaksaan Agung mengungkap bahwa Riva diduga mengoplos bahan bakar minyak (BBM) jenis Pertalite (RON 90) menjadi Pertamax (RON 92) untuk meraup keuntungan ilegal.

Baca Juga

7 Fakta Tom Lembong Tersangka Kasus Korupsi Impor Gula, No. 5 Kejagung Bantah Ada Muatan Politis

“Modusnya, RON 90 dibayar sebagai RON 92, lalu di-blending di depo. Ini melanggar ketentuan yang berlaku,” kata Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (JAM Pidsus), Abdul Qohar, Selasa (25/2/2025).

Selain pengoplosan BBM, penyidikan mengungkap adanya markup kontrak pengiriman minyak mentah yang melibatkan Direktur Utama PT Pertamina International Shipping, Yoki Firnandi. Praktik ini menyebabkan negara membayar fee ilegal sebesar 13–15 persen.

Kejagung menetapkan tujuh tersangka, yakni Riva Siahaan (Dirut PT Pertamina Patra Niaga), Sani Dinar Saifuddin (Direktur Feedstock and Product Optimization PT Kilang Pertamina Internasional), Yoki Firnandi (Dirut PT Pertamina International Shipping), Agus Purwono (VP Feedstock Management PT Kilang Pertamina International), Muhammad Kerry Andrianto Riza (Beneficial Owner PT Navigator Khatulistiwa), Dimas Werhaspati, dan Gading Ramadhan Joedo.

Baca Juga

KPK Akui Ada Masalah Hubungan Kelembagaan dengan Polri dan Kejaksaan Agung

Kasus ini menyebabkan kerugian negara mencapai Rp193,7 triliun, yang terdiri dari kerugian ekspor minyak mentah domestik Rp35 triliun, impor minyak melalui broker Rp11,7 triliun, hingga beban subsidi dan kompensasi BBM pada 2023 sebesar Rp147 triliun.

“Semua akan kami ungkap secara transparan kepada publik setelah penyidikan selesai,” tegas Qohar.

Skandal ini juga memperlihatkan adanya permufakatan jahat antarpetinggi Pertamina dengan pihak broker sebelum proses tender dimulai. Dampaknya, mayoritas kebutuhan minyak dalam negeri dipenuhi melalui impor ilegal, menyebabkan harga BBM naik dan membebani anggaran negara.

Baca Juga

Kejagung Kambali Terima Rp38,5 Miliar Pengembalian Uang Kasus Bakti Kominfo

Kasus ini menjadi sorotan publik, mengingat dampaknya yang luas terhadap perekonomian nasional dan kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan energi.

Kejaksaan Agung berjanji mengusut tuntas kasus ini dan menyeret semua pihak yang terlibat ke meja hijau demi menegakkan keadilan dan melindungi kepentingan rakyat.

Editor : EldeJoyosemito