Banyumas Jadi Pilot Project Kebijakan Restorative Justice Pascaperkara

PURWOKERTO, iNewsPurwokerto.id – Kejaksaan Republik Indonesia terus memperkuat pendekatan restorative justice sebagai upaya penyelesaian perkara pidana yang mengedepankan pemulihan menyeluruh, baik bagi korban maupun pelaku. 

Terobosan terbaru dilakukan melalui terbitnya Surat Edaran Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum (Jampidum) Nomor 1 Tahun 2025.

Baca Juga

Pakar Hukum Nilai Revisi UU Kejaksaan Bisa Lemahkan Sistem Hukum 

Surat edaran ini menjadi landasan kerja sama antara Kejaksaan dan pemerintah daerah dalam mendukung proses pemulihan pascaperkara. 

Inisiatif tersebut merupakan bagian dari proyek perubahan yang digagas oleh Dr. Sunarwan, SH, MHum, Koordinator pada Jampidum Kejaksaan Agung, dalam rangka pelatihan kepemimpinan nasional tingkat II tahun ini.

“Restorative justice bukan hanya soal perdamaian atau penghentian perkara, tetapi lebih jauh menyangkut bagaimana semua pihak bisa pulih secara menyeluruh,” ujar Sunarwan saat ditemui di Purwokerto, Selasa (22/7/2025).

Baca Juga

Citra KPK Kalahkan Institusi Hukum Lain, Prof Hibnu: Timbulkan Banyak Pertanyaan, Parameternya Apa?

Kabupaten Banyumas dipilih sebagai daerah pilot project dalam implementasi kebijakan ini. Penandatanganan nota kesepahaman dilakukan beberapa waktu lalu, melibatkan Kejaksaan Negeri Purwokerto, Kejaksaan Negeri Banyumas, dan Pemerintah Kabupaten Banyumas.

Penandatanganan MoU dilakukan oleh Bupati Banyumas Sadewo Tri Lastiono, Kepala Kejaksaan Negeri Purwokerto Gloria Sinuaji, serta Kepala Kejari Banyumas Adung Sutranggono. 

Kolaborasi ini dirancang untuk memberikan pelatihan keterampilan, pendampingan, hingga penempatan kerja bagi pelaku yang menyelesaikan perkara secara restoratif.

Baca Juga

Pakar Hukum Pidana Unsoed Soroti OTT Kejaksaan di Bali

“Kami ingin memastikan pelaku tidak kembali ke jalan kriminal karena tekanan ekonomi. Maka dari itu, pelatihan dan dukungan lintas sektor sangat penting,” jelas Sunarwan.

Sementara Dinas Tenaga Kerja, Koperasi, dan UKM Kabupaten Banyumas menyatakan kesiapan untuk mendukung penuh program ini. Kepala Dinas, Wahyu Dewanto, menyebut Balai Latihan Kerja (BLK) siap menjadi tempat pelatihan bagi pelaku yang telah menyelesaikan proses hukum.

“Program ini sangat kami dukung. Selain pelatihan, kami juga akan bantu penempatan kerja agar mereka benar-benar bisa kembali ke masyarakat secara produktif,” kata Wahyu.

Baca Juga

Cegah Korupsi, Pemkab Purbalingga Kolaborasi dengan Kejaksaan

BLK Kabupaten Banyumas menyiapkan berbagai pelatihan seperti otomotif, menjahit, pengelasan, servis ponsel, barista, pembuatan kue dan roti, barber, serta pelatihan khusus bagi calon pekerja migran. 

Langkah ini diharapkan menjadi solusi berkelanjutan untuk mengurangi angka residivisme dan menciptakan keadilan yang lebih holistik.

Editor : EldeJoyosemito