Kasus Keracunan Massal, Banyumas Bentuk Tim Khusus Pengawasan Program MBG

PURWOKERTO, iNewsPurwokerto.id - Pemkab Banyumas memperkuat pengawasan terhadap pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dengan membentuk tim lintas sektor. 

Langkah ini diambil menyusul kasus keracunan massal yang menimpa ratusan siswa sekolah dasar di Kecamatan Karanglewas.

Baca Juga

Salurkan Bantuan Beras untuk Ketahanan Pangan, Perkuat Daya Beli Masyarakat

Bupati Banyumas, Sadewo Tri Lastiono, menjelaskan bahwa hingga saat ini masih ada sekitar 60 siswa yang belum kembali masuk sekolah karena terindikasi keracunan. “Makanya hari ini saya kumpulkan semua pihak yang terkait dengan MBG,” ujarnya usai Rapat Koordinasi dan Evaluasi Program MBG di Pendopo Si Panji, Purwokerto, Senin (29/9/2025).

Sadewo mengakui pemerintah daerah memiliki keterbatasan dalam mengawasi program tersebut lantaran regulasi dari pusat belum tersedia. Namun, rapat koordinasi menyepakati seluruh permasalahan di Banyumas akan dirangkum untuk disampaikan ke Badan Gizi Nasional (BGN). 

“Saya yakin persoalan ini tidak hanya terjadi di Banyumas, tetapi juga di kabupaten lain,” katanya.

Baca Juga

Bupati Banyumas Larang Keras Pungutan Apapun di Sekolah Negeri

Pemkab Banyumas juga menilai penting adanya evaluasi persentase kinerja Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), baik yang berhasil maupun yang belum optimal, demi perbaikan program ke depan.

Untuk memperkuat pengawasan, dibentuk tim khusus yang diketuai Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat dengan melibatkan Polresta Banyumas, Kejaksaan, Dinas Lingkungan Hidup, puskesmas, hingga forum koordinasi pimpinan kecamatan (forkopimcam). 

“Saya sudah perintahkan seluruh camat untuk ikut bertanggung jawab terhadap dapur SPPG di wilayahnya, bahkan sebelum ada surat resmi dari saya,” tegas Sadewo.

Baca Juga

Banyumas Raih Penghargaan Nasional dalam Pembinaan Jasa Konstruksi

Meski demikian, ia belum memastikan hasil diskusi tim pengawas akan dituangkan dalam bentuk surat edaran atau peraturan bupati, karena harus menyesuaikan dengan regulasi BGN.

Sadewo menambahkan, sebenarnya Pemkab telah membentuk satuan tugas (satgas) pengawas MBG yang diketuai Wakil Bupati. Namun, satgas itu belum dapat bergerak maksimal akibat ketiadaan aturan. 

“Pada awal program, puskesmas tidak bisa masuk ke dapur karena regulasi belum ada. Tapi sekarang sudah memungkinkan, sehingga puskesmas bisa melakukan pengecekan langsung ke dapur SPPG,” ungkapnya.

Editor : EldeJoyosemito