Percepatan Pembangunan 2027 di Purbalingga, Infrastruktur dan Pariwisata Jadi Fokus

PURBALINGGA, iNewsPurwokerto.id – Pemkab Purbalingga bakal mempercepat pembangunan infrastruktur dan penguatan sektor pariwisata dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RKPD 2027 yang digelar di Pendapa Dipokusumo, Kamis (2/4/2026).

Bupati Purbalingga Fahmi M Hanif menyampaikan, arah pembangunan 2027 mengusung tema “Akselerasi Infrastruktur Dasar dan Pariwisata Berkelanjutan untuk Mendorong Pemerataan Ekonomi dan Ketahanan Sosial.” Tema tersebut menjadi dasar dalam upaya meningkatkan pemerataan pembangunan sekaligus memperkuat daya saing daerah.

Baca Juga

Siapkan Rp7,8 Miliar, Purbalingga Bakal Gelar Pilkades Serentak di 184 Desa

“Pembangunan tahun 2027 diarahkan agar lebih merata, berkualitas, dan memberikan dampak nyata bagi masyarakat, khususnya dalam membuka akses ekonomi dan memperkuat ketahanan sosial,” ujar Fahmi.

Ia menekankan, pembangunan infrastruktur dasar menjadi prioritas utama, terutama untuk meningkatkan konektivitas antarwilayah dan akses menuju destinasi wisata. 

Program peningkatan jalan kabupaten melalui skema Alus Dalane serta penguatan layanan dasar seperti air bersih, sanitasi, pendidikan, dan kesehatan akan terus didorong.

Baca Juga

Pemkab Banyumas Copot Jabatan Kades Pandak yang Jadi Tersangka, Siapkan Penjabat

Di sektor ekonomi, Pemkab menargetkan pertumbuhan yang lebih inklusif melalui pengembangan pariwisata dan ekonomi kreatif. 

Selain itu, peningkatan kualitas tenaga kerja, penguatan koperasi dan UMKM, serta modernisasi pertanian berbasis teknologi menjadi fokus kebijakan.

“Pertumbuhan ekonomi harus dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat. Karena itu, penguatan UMKM, pertanian modern, dan ekosistem digital akan terus kami dorong,” katanya.

Baca Juga

4 Ribu Pedagang Pasar di Banyumas Jadi Target Ikut Perlindungan Ketenagakerjaan

Peningkatan kualitas sumber daya manusia juga menjadi perhatian. Pemerintah daerah berencana memperkuat kapasitas kelompok rentan, meningkatkan sarana pendidikan dan kualitas tenaga pendidik, serta memperluas layanan kesehatan. Program beasiswa vokasi dan pembenahan Balai Latihan Kerja (BLK) disiapkan untuk meningkatkan daya saing tenaga kerja.

Di sisi lain, reformasi birokrasi terus diakselerasi guna mewujudkan tata kelola pemerintahan yang profesional dan berintegritas. Peningkatan kapasitas aparatur dinilai penting agar pelaksanaan program pembangunan berjalan efektif dan tepat sasaran.

Sementara itu, Sekretaris Daerah Purbalingga Herni Sulasti menyebut capaian penurunan angka kemiskinan menjadi modal penting dalam perumusan kebijakan ke depan. 

Baca Juga

Pemkab Banyumas Tutup Pabrik Hebel PT IKN

Pada 2025, tingkat kemiskinan tercatat sebesar 12,55 persen, turun dari 14,18 persen pada 2024.

“Penurunan sebesar 1,63 persen ini merupakan yang terbesar ketiga di Jawa Tengah. Ke depan, kami akan fokus pada penanganan kelompok rentan agar penurunan kemiskinan semakin signifikan,” jelasnya.

Musrenbang tersebut dihadiri oleh Wakil Ketua I DPRD, jajaran Forkopimda, Kepala Bappeda Provinsi Jawa Tengah, kepala OPD, camat, kepala desa, tokoh masyarakat, organisasi kepemudaan, serta perwakilan asosiasi profesi dan dunia usaha.

Editor : EldeJoyosemito