Pemkab Purbalingga Bentuk Forum TJSL, Libatkan Dunia Usaha Percepat Entaskan Kemiskinan

Baca Juga

Program Mageri Segoro, Pemkab Kebumen Tanam Ribuan Pohon di Pantai Logending

Suroto mengungkapkan, sepanjang periode 2021 hingga 2025, realisasi program CSR di Kabupaten Purbalingga mencapai sekitar Rp4,76 miliar. Capaian tersebut dinilai menjadi modal penting untuk membangun pola kerja sama yang lebih terarah dan berkelanjutan.

Ia menjelaskan, regulasi terbaru juga memberikan keleluasaan bagi perusahaan dalam menjalankan program TJSL. Berbeda dengan aturan sebelumnya, perusahaan tidak diwajibkan menyalurkan dana CSR melalui pemerintah daerah dan tidak ada pemotongan dana untuk biaya operasional.

“Perusahaan dapat melaksanakan program TJSL secara mandiri, bersama badan usaha lain, maupun bekerja sama dengan pihak lain. Tidak ada kewajiban menyerahkan dana kepada pemerintah daerah,” ujarnya.

Baca Juga

Program Salin Aslimas, Pemkab Ajak ASN Lindungi Pekerja Rentan Lewat Zakat

Menurut dia, skema tersebut memberi ruang yang lebih fleksibel bagi dunia usaha untuk menyalurkan program sosial secara transparan dan tepat sasaran. Dalam hal ini, pemerintah daerah berfungsi sebagai fasilitator yang mempertemukan kebutuhan pembangunan dengan potensi kontribusi dari sektor usaha.

Untuk mendukung keterbukaan dan akuntabilitas pelaksanaan program, Pemkab Purbalingga juga tengah menyiapkan aplikasi SiPinter (Sistem Informasi Pelaporan Intervensi Penanggulangan Kemiskinan Terpadu). Aplikasi tersebut akan digunakan untuk memantau serta mendokumentasikan berbagai bentuk intervensi sosial, termasuk program TJSL yang dijalankan perusahaan.

Melalui sistem tersebut, seluruh bantuan dan kegiatan sosial yang disalurkan dapat dipantau secara terbuka sehingga pelaksanaannya lebih terukur dan dapat dipertanggungjawabkan.

Baca Juga

Simak Baik-baik, Ini Perubahan Seleksi Penerimaan Murid Baru di Banyumas Tahun Ajaran 2026/2027

Pemerintah Kabupaten Purbalingga berharap dunia usaha dapat berpartisipasi aktif dalam Forum TJSL yang segera dibentuk. Keterlibatan sektor swasta dinilai menjadi faktor penting dalam memperkuat upaya pengentasan kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.

“Semangat yang dibangun adalah gotong royong. Ketika pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat bergerak bersama, upaya penanggulangan kemiskinan akan semakin efektif dan berkelanjutan,” kata Suroto.

Editor : EldeJoyosemito