Pemkab Purbalingga Bentuk Forum TJSL, Libatkan Dunia Usaha Percepat Entaskan Kemiskinan

PURBALINGGA, iNewsPurwokerto.id – Pemerintah Kabupaten Purbalingga terus memperkuat upaya penanggulangan kemiskinan melalui kolaborasi dengan kalangan dunia usaha. 

Salah satu langkah yang tengah dipersiapkan adalah pembentukan Forum Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) atau forum CSR badan usaha sebagai wadah sinergi antara pemerintah dan sektor swasta.

Baca Juga

Banyumas Terapkan AI pada Portal Satu Data, Permudah Akses Informasi Publik

Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Purbalingga, Suroto, mengatakan forum tersebut merupakan implementasi dari Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 10 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Badan Usaha.

Menurut dia, Forum TJSL diharapkan mampu memperkuat program “Purbalingga Gotong Royong” yang difokuskan untuk mempercepat penurunan angka kemiskinan di wilayah tersebut.

“Forum ini menjadi sarana untuk menyatukan langkah antara pemerintah daerah dan dunia usaha dalam mendukung pembangunan serta penanggulangan kemiskinan,” kata Suroto saat pertemuan dengan Forum HRD Purbalingga dan perwakilan perusahaan di Aula Dinperinnaker Purbalingga, Rabu (17/6/2026).

Baca Juga

KKP Ajukan Perpanjangan Pinjam Pakai Lahan Tambak Udang, Bupati Minta Kontribusi Lebih Besar 

Melalui forum tersebut, pemerintah daerah akan menyampaikan berbagai kebutuhan pembangunan yang menjadi prioritas, khususnya program pengentasan kemiskinan di 26 desa prioritas yang tersebar di 14 kecamatan. Meski demikian, perusahaan tetap diberikan keleluasaan menentukan sasaran program sosial yang dijalankan, termasuk bagi karyawan maupun masyarakat di sekitar lingkungan usaha.

Data Pemerintah Kabupaten Purbalingga menunjukkan angka kemiskinan pada 2025 masih berada di level 12,55 persen. Kondisi tersebut mendorong pemerintah daerah untuk mencari sumber pembiayaan alternatif di luar Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Karena itu, keberadaan Forum TJSL diharapkan dapat mengoptimalkan kontribusi badan usaha, lembaga zakat, serta berbagai elemen masyarakat dalam mendukung program bantuan sosial maupun pemberdayaan ekonomi masyarakat.

Baca Juga

Plt Bupati Cilacap Sebut Ada Sekitar 100 Titik SPPG Diduga Fiktif

Suroto mengungkapkan, sepanjang periode 2021 hingga 2025, realisasi program CSR di Kabupaten Purbalingga mencapai sekitar Rp4,76 miliar. Capaian tersebut dinilai menjadi modal penting untuk membangun pola kerja sama yang lebih terarah dan berkelanjutan.

Ia menjelaskan, regulasi terbaru juga memberikan keleluasaan bagi perusahaan dalam menjalankan program TJSL. Berbeda dengan aturan sebelumnya, perusahaan tidak diwajibkan menyalurkan dana CSR melalui pemerintah daerah dan tidak ada pemotongan dana untuk biaya operasional.

“Perusahaan dapat melaksanakan program TJSL secara mandiri, bersama badan usaha lain, maupun bekerja sama dengan pihak lain. Tidak ada kewajiban menyerahkan dana kepada pemerintah daerah,” ujarnya.

Baca Juga

Rekor 15 Kali Berturut-turut, Pemkab Banyumas Raih Opini WTP dari BPK

Menurut dia, skema tersebut memberi ruang yang lebih fleksibel bagi dunia usaha untuk menyalurkan program sosial secara transparan dan tepat sasaran. Dalam hal ini, pemerintah daerah berfungsi sebagai fasilitator yang mempertemukan kebutuhan pembangunan dengan potensi kontribusi dari sektor usaha.

Untuk mendukung keterbukaan dan akuntabilitas pelaksanaan program, Pemkab Purbalingga juga tengah menyiapkan aplikasi SiPinter (Sistem Informasi Pelaporan Intervensi Penanggulangan Kemiskinan Terpadu). Aplikasi tersebut akan digunakan untuk memantau serta mendokumentasikan berbagai bentuk intervensi sosial, termasuk program TJSL yang dijalankan perusahaan.

Melalui sistem tersebut, seluruh bantuan dan kegiatan sosial yang disalurkan dapat dipantau secara terbuka sehingga pelaksanaannya lebih terukur dan dapat dipertanggungjawabkan.

Baca Juga

Program Mageri Segoro, Pemkab Kebumen Tanam Ribuan Pohon di Pantai Logending

Pemerintah Kabupaten Purbalingga berharap dunia usaha dapat berpartisipasi aktif dalam Forum TJSL yang segera dibentuk. Keterlibatan sektor swasta dinilai menjadi faktor penting dalam memperkuat upaya pengentasan kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.

“Semangat yang dibangun adalah gotong royong. Ketika pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat bergerak bersama, upaya penanggulangan kemiskinan akan semakin efektif dan berkelanjutan,” kata Suroto.

Editor : EldeJoyosemito