DPR Dorong Pekerja Informal di Banyumas Ikut Perlindungan Ketenagakerjaan

PURWOKERTO, iNewsPurwokerto.id – Anggota Komisi IX DPR RI Teti Rohatiningsih mendorong pekerja sektor informal di Kabupaten Banyumas untuk menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan. Kepesertaan tersebut dinilai penting guna memberikan perlindungan terhadap risiko kecelakaan kerja maupun kematian yang dapat berdampak pada kondisi ekonomi keluarga.

Ajakan itu disampaikan Teti dalam kegiatan Sosialisasi Jaminan Sosial Ketenagakerjaan di Aula Kantor Kelurahan Kranji, Kecamatan Purwokerto Timur, Banyumas, Minggu (8/11/2026).

BPJS Ketenagakerjaan Bidik Kepesertaan Pekerja Informal Tembus 20 Persen

Menurut Teti, perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan tidak hanya dibutuhkan pekerja formal, tetapi juga masyarakat yang bekerja di sektor informal. Kelompok tersebut antara lain petani, pekerja mandiri, dan berbagai profesi yang tidak memiliki hubungan kerja dengan perusahaan.

"BPJS Ketenagakerjaan ini penting untuk masa depan. Ibaratnya kita sedia payung sebelum hujan. Jangan menunggu terjadi sesuatu baru mendaftar, karena manfaatnya sangat besar bagi pekerja dan keluarganya," katanya.

Dia menjelaskan, iuran kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan relatif terjangkau jika dibandingkan dengan manfaat perlindungan yang diterima ketika peserta mengalami kecelakaan kerja atau meninggal dunia.

Pemkab Dukung Perlindungan bagi 2.000 Pekerja Rentan di Banyumas Lewat Dana CSR

Sebagai anggota Komisi IX DPR RI yang menjadi mitra kerja BPJS Ketenagakerjaan, Teti mengatakan pihaknya terus mendorong penguatan program jaminan sosial agar perlindungannya dapat menjangkau lebih banyak masyarakat.

Dia juga mengajak peserta sosialisasi untuk menyampaikan informasi mengenai program tersebut kepada keluarga dan lingkungan sekitar. Dengan demikian, semakin banyak pekerja informal yang memahami pentingnya perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan.

Sementara itu, Kepala BPJS Ketenagakerjaan Cabang Purwokerto Vinca Meitasari mengungkapkan, cakupan kepesertaan atau Universal Coverage Jamsostek (UCJ) di Kabupaten Banyumas masih tergolong rendah.

Begini Manfaat dan Alur untuk Jaminan Kecelakaan Kerja

Dari sekitar 800 ribu pekerja di Banyumas, baru 33,75 persen yang telah terdaftar sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan. Artinya, masih terdapat sekitar 500 ribu pekerja, baik formal maupun informal, yang belum mendapatkan perlindungan.

"Baru sekitar 33,75 persen pekerja, baik sektor formal maupun informal, yang sudah memiliki perlindungan BPJS Ketenagakerjaan. Masih ada sekitar 500 ribu pekerja yang belum terlindungi," ujar Vinca.

Dia menjelaskan, pekerja bukan penerima upah (BPU) dapat memperoleh perlindungan melalui dua program dasar, yakni Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM), dengan iuran sebesar Rp16.800 per bulan.

Pemkab Banyumas Salurkan Jaminan Kematian untuk Pekerja Informal

Menurut dia, program tersebut terbuka bagi masyarakat dengan berbagai jenis pekerjaan. Calon peserta juga tidak harus melalui seleksi kondisi kesehatan saat pertama kali mendaftar.

Dalam kesempatan itu, Vinca turut menjelaskan program Salin Aslimas (Sadewo Lintarti ASN Peduli Pekerja Banyumas) yang dikembangkan Pemerintah Kabupaten Banyumas untuk memperluas perlindungan jaminan sosial bagi pekerja rentan.

Melalui program tersebut, aparatur sipil negara (ASN) bergotong royong membantu membiayai iuran BPJS Ketenagakerjaan bagi pekerja informal kurang mampu, seperti penderes, buruh tani, dan pekerja serabutan.

Pekerja Penerima Upah Wajib Tahu, Ini Pentingnya Perlindungan Kesehatan

"Hingga saat ini, sekitar 18 ribu pekerja telah mendapatkan perlindungan melalui program tersebut yang pembiayaannya bersinergi dengan Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Kabupaten Banyumas," katanya.

Vinca menambahkan, sosialisasi bersama Komisi IX DPR RI tersebut menyasar masyarakat, terutama tokoh-tokoh di tingkat kecamatan dan desa. Mereka diharapkan dapat menjadi perantara penyebaran informasi mengenai manfaat jaminan sosial ketenagakerjaan kepada warga.

Dia juga berharap dukungan anggaran Pemerintah Kabupaten Banyumas untuk perlindungan pekerja rentan dapat ditingkatkan. Sebelumnya, sebanyak 1.984 pekerja telah memperoleh pembiayaan kepesertaan melalui APBD dengan memanfaatkan sisa lebih perhitungan anggaran (SiLPA).

BPJS Ketenagakerjaan Cabang Purwokerto menargetkan cakupan kepesertaan di Banyumas dapat meningkat menjadi sekitar 35 persen hingga akhir 2026.

"Kami juga berencana meluncurkan program Perisai (Penggerak Jaminan Sosial Indonesia) di tingkat kecamatan dengan menggandeng pemerintah kecamatan untuk mendekatkan layanan informasi dan pendaftaran kepesertaan kepada masyarakat," kata Vinca.

Editor: EldeJoyosemito