Empat Pilar Kebangsaan Jadi Perekat Persatuan di Tengah Keberagaman

Sementara narasumber lainnya yakni Komisioner KPU Kabupaten Banyumas, Yasum Surya Mentari, mengajak masyarakat menjaga persatuan dan kesatuan bangsa di tengah perbedaan pandangan, termasuk dalam pilihan politik. Perbedaan pilihan dalam demokrasi hendaknya tidak menjadi alasan untuk memecah hubungan antarmasyarakat.

Pesan tersebut disampaikan Yasum saat menjadi pemateri dalam Sarasehan Kebangsaan. Dalam kesempatan itu, dia memaparkan peran, fungsi, dan kewenangan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI serta pentingnya memahami Empat Pilar Kebangsaan.

"Walaupun pilihan politik kita berbeda, persatuan dan kesatuan bangsa harus tetap diutamakan. Jangan sampai perbedaan pilihan membuat kita terpecah belah. Kita harus tetap menjaga kebersamaan sebagai satu bangsa," kata Yasum.

Dia menjelaskan, berdasarkan Undang-Undang MD3, tugas MPR antara lain memasyarakatkan ketetapan MPR dan Empat Pilar, mengkaji sistem ketatanegaraan serta pelaksanaan UUD 1945, dan menyerap aspirasi masyarakat terkait konstitusi.

Empat Pilar Kebangsaan meliputi Pancasila sebagai dasar dan ideologi negara, UUD NRI 1945 sebagai konstitusi negara, Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) sebagai bentuk negara, serta Bhinneka Tunggal Ika sebagai semboyan negara.

Yasum juga menjelaskan tiga peran utama MPR, yakni sebagai Rumah Kebangsaan, Pengawal Konstitusi, dan Penjaga Kedaulatan Rakyat. Melalui ketiga peran tersebut, MPR memiliki tanggung jawab dalam merawat persatuan, mengawal konstitusi, serta menjalankan kewenangan dalam sistem ketatanegaraan.

Dia berharap pemahaman terhadap Empat Pilar tidak berhenti sebagai pengetahuan, tetapi diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, terutama dalam menghargai perbedaan dan menjaga persatuan bangsa.

Editor: EldeJoyosemito